NAWACITAPOST.COM — Badai dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya mengguncang elite Badan Gizi Nasional (BGN) di level pusat, kini mulai mengirimkan getaran hebat ke daerah. Provinsi Lampung mendadak jadi sorotan panas. Tidak tanggung-tanggung, Gerakan Pemuda Berkarya (GPB) langsung mengambil sikap konfrontatif: mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejegung RI) untuk turun gunung dan mengaudit total sekitar 1.200 dapur MBG yang tersebar di Bumi Ruwa Jurai.
Langkah ini diambil demi menyelamatkan uang rakyat senilai Rp1,1 triliun per bulan yang rawan menjadi "bancakan" para koruptor.
"Kejaksaan Agung perlu melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran, mark-up pengadaan, maupun penyalahgunaan kewenangan di daerah," tegas Dendi Albar Ketua Umum GPB, di Bandar Lampung, pada Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Berburu Transparansi: Media Nawacita Gedor DPRD Batam, Tuntut Keterbukaan APBD 3 Tahun Terakhir!
Dana Fantastis Rp1,1 Triliun: Ladang Basah yang Rawan Dikorupsi
Bukan tanpa alasan GPB berteriak lantang. Skala program MBG di Lampung sangatlah masif dan melibatkan hajat hidup 2,7 juta jiwa penerima manfaat.
Berdasarkan data hingga Maret 2026, gurita infrastruktur program ini meliputi:
-
1.019 dapur MBG (SPPG) yang sudah beroperasi mandiri.
-
Tambahan ratusan dapur yang dibangun kolaboratif oleh BGN dan Kementerian PU.
-
Total estimasi: 1.200 dapur siap saji.
Dengan perputaran uang yang menembus angka Rp1,1 triliun setiap bulannya, Lampung menjadi wilayah yang sangat rentan jika sistem pengawasannya jebol. GPB mengendus adanya potensi mark-up pengadaan dan kongkalikong anggaran yang polanya dinilai mirip dengan kasus di pusat.
Fakta Lapangan Mengerikan: 60 Dapur Ditutup, Sanitasi Buruk Mengancam Anak-Anak
Drama korupsi ini kian pelik ketika berbenturan dengan realita mengerikan di lapangan. Program yang seharusnya menyehatkan generasi bangsa ini justru didera masalah kelayakan yang fatal.
-
Penyegelan Massal: Pada Maret 2026, BGN terpaksa menghentikan sementara operasional 60 dapur MBG di Lampung karena tidak memenuhi standar sanitasi dan izin resmi.
-
Krisis Higiene di Lampung Utara: Dari lebih dari 80 dapur MBG yang beroperasi di sana, hanya segelintir yang mengantongi sertifikat higiene resmi.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: Ke mana larinya anggaran miliaran rupiah jika fasilitas mendasar seperti kebersihan makanan saja diabaikan? Apakah hak nutrisi anak-anak telah dikorbankan demi keuntungan sepihak?