NAWACITAPOST.COM — Laporan manis di atas kertas dan piagam penghargaan yang berkilau seketika runtuh. Suara kekecewaan mendalam keluar dari bibir seorang pria lansia yang menjadi saksi hidup sekaligus martir pendidikan di Dusun Sibulutolang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Dia adalah S Halawa, tokoh masyarakat sekaligus mantan guru yang tidak pernah dianugerahi Tanda Jasa oleh Negara. Pria yang merintis pendidikan di wilayah terisolasi ini sejak tahun 1997 akhirnya mendobrak kesunyian, membongkar borok birokrasi yang dinilainya telah mengkhianati dan mengabaikan hak-hak rakyat selama hampir tiga dekade.
Kata-katanya bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah kesaksian sejarah yang mematikan bagi laporan pencapaian Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.
Baca Juga: Skandal Sibulutolang: Wali Kota Meninjau, Borok Anggaran Pendidikan Padangsidimpuan Terbongkar!
"Kalaupun saya yang merintis, saya yang mengumpulkan warga, saya yang cari kayu dan bahan, kami bangun sendiri tahun 1997. Saya juga tidak pernah dapat tanda jasa dari negara dari pengabdian ini. Justru selama 29 tahun, kami dianaktirikan! Tidak ada satu paku pun dari pemerintah, tidak ada dana, tidak ada perbaikan. Hanya janji palsu!" tegas S Halawa dengan ingatan yang masih sangat tajam, pada Selasa (9/6/2026).
Borok yang Terbongkar: 3 Dosa Besar Dugaan Kelalaian Pemko
1. Anggaran yang Diduga Lenyap: "Tidak Ada, Hilang, atau Dikuras?"
Ketika dikonfirmasi mengenai alokasi dana untuk Kelas Jauh SDN 200508 Sibulutolang, S Halawa dengan geram membantah klaim pemerintah. Ia menduga ada permainan kotor di balik layar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Fakta di Lapangan: Tidak pernah ada satu rupiah pun anggaran pembangunan yang menyentuh sekolah tersebut sejak 1997.
-
Dugaan Manipulasi: Dana pembangunan wilayah terpencil diduga sengaja tidak disalurkan, datanya dihapus dari sistem, dan uangnya dialihkan untuk kepentingan lain—termasuk proyek fiktif dan fasilitas mewah pejabat.
2. "Penyiksaan" Fisik Anak Didik: Jalan Kaki 4 Kilometer
Penderitaan nyata harus ditelan mentah-mentah oleh anak-anak dusun setiap hari. Demi secercah ilmu, mereka harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer pulang-pergi menuju sekolah induk di Sihitang.
Baca Juga: Saat Nyawa Bertaruh Waktu, Pasien Sekarat Terpaksa Memburu Keadilan ke Polisi!
-
Medan yang dihadapi adalah jalan tanah yang terjal dan licin bak bubur saat hujan turun.
-
Setibanya di sekolah induk, mereka tidak disambut fasilitas mewah, melainkan harus berdesak-desakan di ruangan sempit yang panas dan tidak layak—yang warga sebut sebagai 'tempat bercambang'.
3. Eksodus Massal: 40 Persen Warga Pindah dan Dusun Terancam Mati
Dampak dari pembiaran ini sangat fatal. Akibat ketiadaan akses pendidikan yang layak, kurang lebih 40 persen warga memilih angkat kaki meninggalkan tanah leluhur dan ladang mereka demi menyekolahkan anak ke pusat kelurahan. Wilayah Sibulutolang kini sunyi, ekonominya lumpuh, dan desa tersebut terancam menjadi dusun mati karena negara menolak hadir.
Konspirasi Pembungkaman Suara Tokoh Masyarakat
Ada indikasi kuat sistematis untuk menutupi borok ini dari pemerintah pusat. S Halawa mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya baik; anggaran disediakan dan penghargaan diberikan. Namun, begitu masuk ke ranah Pemko Padangsidimpuan, aliran hak tersebut diduga diputus secara sepihak.
Lebih mencengangkan lagi, S Halawa mencurigai adanya kebijakan penghapusan struktur RT/RW di Sihitang yang sengaja dirancang secara birokratis agar suara kritis dari tokoh seperti dirinya dibungkam, sehingga laporan data palsu ke tingkat atas tetap terlihat aman dan bersih.