NAWACITAPOST.COM – Kunjungan kerja Letnan Dalimunthe Wali Kota Padangsidimpuan, ke Kelas Jauh SD Negeri 200508 di Dusun Sibulutolang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan / Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Senin (8/6/2026), justru menjadi blunder besar bagi birokrasi. Alih-alih memperkuat narasi "solusi terpadu", peninjauan ini malah mengesahkan bukti fisik yang tak terbantahkan: Negara tidak hadir, dan anggaran pendidikan diduga kuat menguap di meja birokrasi.
Fakta mengejutkan terparang di depan mata kamera. Bangunan tempat puluhan anak bangsa bertaruh nasib demi membaca dan menulis itu sama sekali bukan aset Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan. Gedung sederhana itu berdiri murni dari tetesan keringat, uang pribadi, dan gotong royong warga miskin setempat.
4 Bukti Tuntas "Dosa" Anggaran di Sibulutolang
Dari hasil penelusuran dan fakta lapangan saat peninjauan, terdapat empat poin krusial yang mengarah pada dugaan manipulasi anggaran sistematis:
1. Sekolah Swadaya Rakyat, Laporan ke Pusat Diduga Fiktif
Fofogo Waruwu, guru sekaligus warga setempat, bersaksi dengan lugas di depan rombongan: “Bangunan ini hasil gotong royong masyarakat, swadaya penuh, dan BUKAN ASET PEMERINTAH KOTA.”
Baca Juga: Saat Nyawa Bertaruh Waktu, Pasien Sekarat Terpaksa Memburu Keadilan ke Polisi!
Ironi Konstitusi: Bertahun-tahun Dana BOS, Dana APBD, dan Hibah dilaporkan terserap. Jika bangunan ini 100 persen dibiayai recehan warga yang pas-pasan, ke mana perginya miliaran rupiah anggaran pendidikan dari pusat? Laporan "100 persen layak dan terbangun" yang dikirim ke Jakarta diduga kuat palsu.
2. Misteri Penghapusan RT/RW Kelurahan Sihitang
Misteri pembubaran sepihak struktur RT/RW oleh Lurah Sihitang—yang melanggar Perwal No. 10 Tahun 2021—kini menemui titik terang. RT/RW adalah ujung tombak informasi. Jika mereka ada, kondisi darurat Kelas Jauh Sibulutolang pasti melesat ke permukaan. Dengan dibubarkannya RT/RW, birokrasi di atas dengan mudah menulis laporan: "Semua sekolah aman, teralokasi, dan layak." Ini adalah skema pembungkaman data yang rapi.
3. Tameng "Wilayah Terpencil" yang Cacat Logika
Alasan medan terjal dan perbukitan yang dilontarkan adalah lagu lama penipu birokrasi. Di era Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, aturan mainnya sangat tegas: Daerah Sulit = Dana Diperbesar, bukan malah dipangkas atau dihilangkan. Uang tambahan khusus wilayah sulit itu cair dari pusat, masuk kas daerah, lalu hilang jejak sebelum menyentuh tanah Sibulutolang.
4. Bungkamnya Dinas Pendidikan Sejak Januari 2026
Dinas Pendidikan Padangsidimpuan memilih tiarap dan bungkam seribu bahasa sejak kasus ini disorot tajam lima bulan lalu. Mereka tidak pernah berani memberikan klarifikasi karena mereka tahu persis isi brankas mereka tidak pernah mengalir ke gubuk belajar Sibulutolang.
Kontras yang Menyakitkan: Gubuk Sibulutolang vs Rumdis Mewah Rp2,5 Miliar
Anak-anak Sibulutolang: Belajar di bawah atap seadanya dan dinding bilik rapuh.
Pejabat Pemko: Bersantai di Rumah Dinas baru yang megah dengan kucuran anggaran mencapai Rp2,5 Miliar.
Ini bukan lagi soal keterbatasan anggaran, melainkan ketidakadilan yang terencana dan dipelihara bertahun-tahun. Rakyat diperas membayar pajak, namun saat anak-anak mereka ingin sekolah, rakyat pula yang harus urunan membeli kayu dan paku.
Tuntutan Tegas: Bongkar Jejak Uang!
Kami mengapresiasi kedatangan Wali Kota, namun kami menolak mentah-mentah janji manis "solusi terpadu" tanpa adanya pertanggungjawaban masa lalu. Kalimat "Bukan aset Pemko" adalah pengakuan bawah sadar bahwa anggaran telah beralih fungsi.