Kesaksian Korban Banjir Padangsidimpuan: Dipaksa Beli Meterai Rp10 Ribu, Uang Bantuan Rp5 Juta Raib Diduga Ditilep Oknum

NAWACITAPOST.COM – Tabir gelap mega korupsi dana bencana di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara akhirnya runtuh hingga ke akar rumput. Sebuah fakta baru yang sangat menyayat hati sekaligus memicu amarah publik berhasil dibongkar. Oknum pemerintah daerah diduga menggunakan modus licik: memanfaatkan kepolosan warga miskin yang sedang tertimpa musibah untuk merampok uang negara hingga miliaran rupiah.

Seorang warga korban banjir dan longsor tahun 2025 berinisial Z, menjadi saksi hidup atas kekejaman skema ini. Dengan suara bergetar dan rasa takut yang masih membekas, Z membeberkan bagaimana dirinya diperalat demi selembar kertas bermeterai.

"Saya disuruh tanda tangan surat pernyataan dari Pemko, disuruh beli meterai Rp10.000 katanya syarat cair dana bantuan Rp5 juta. Tapi sampai hari ini, uang itu tak pernah saya pegang sepeser pun! Tanda tangan sudah, uang saya habis beli meterai, tapi janji itu cuma bohong belaka," ucap Z, Korban Banjir dan Saksi Kunci.

Baca Juga: Surga Tersembunyi yang Dianaktirikan: Potensi Kelas Dunia Pantai Binasi Sorkam Terancam Layu Sebelum Berkembang

Kronologi Jebakan 'Surat Bermeterai' di Tengah Lumpur Bencana

Peristiwa ini bermula pada pertengahan tahun 2025. Di saat lumpur banjir belum sepenuhnya kering dan warga sedang panik bertahan hidup, para oknum petugas datang membawa angin segar yang ternyata adalah jebakan berdarah.

• Janji Manis Rp5 Juta: Petugas mengumpulkan warga dan mengumumkan bahwa Pemerintah Pusat telah mencairkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp5.000.000 per Kepala Keluarga (KK) tunai.

• Pemaksaan Syarat Beli Meterai: Supaya uang cepat cair, warga diwajibkan menandatangani surat pernyataan dan membelinya dengan uang pribadi seharga Rp10.000. Warga yang berharap melunasi kesulitan hidup rela merogoh sisa uang di saku mereka.

• Zonasi Kebohongan: Z menyerahkan data lengkap (Nama, NIK, dan Tanda Tangan) di atas meterai sah tersebut. Namun hingga tahun 2026 ini, bantuan tersebut tak pernah datang.

Baca Juga: Jaga Fundamental Sehat, Metland Pacu Ekspansi Hotel Baru di Tomohon dan Bidik Target Rp2 Triliun

Anatomi Modus: Bagaimana Tanda Tangan Warga Menguapkan Miliaran Rupiah?

Pengakuan mengejutkan dari Z menjadi kunci pembuka kotak pandora. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan kejahatan birokrasi yang terstruktur dan terencana. Berikut adalah empat langkah culas yang diduga dilakukan para oknum:

1. Manipulasi Data (Up-Scaling)

Pemko mengklaim ada 1.133 KK yang mengalami rusak berat agar anggaran yang turun dari pusat membengkak. Padahal, data rill di lapangan hanya mencatat 164 KK.

2. Berburu Tanda Tangan Asli

Oknum memanfaatkan situasi darurat untuk mengumpulkan tanda tangan warga di atas meterai Rp10.000. Kuat dugaan, surat tersebut sebenarnya dimanipulasi sebagai Surat Tanda Terima Uang fiktif.

3. Pencairan dan Laporan 'Sukses 100%'

Dengan modal dokumen lengkap—data manipulasi, tanda tangan asli, dan meterai sah—anggaran miliaran rupiah dari kas daerah dengan mudah dicairkan ke kantong oknum. Di atas kertas, laporan resmi Pemko tampak sempurna: "Penyaluran sukses 100%."

4. Operasi Pembungkaman

Ketika warga mulai bertanya-tanya, mereka diayun dengan alasan klasik: "Proses di pusat lama, harap sabar." Jika ada yang berani memprotes keras, intimidasi dan respons kasar menjadi benteng terakhir para oknum.

Baca Juga: Sinergi Budaya dan Demokrasi: Muscab Perdana HIMNI Kabupaten Semarang Sukses Digelar, Sozanolo Waruwu Terpilih Aklamasi!