Surabaya NAWACITAPOST - Masuk masa reses kedua tahun 2023, Hari Santosa anggota Komisi D DPRD Surabaya, kembali turun ke masyarakat dalam upaya menjaring keluhan permasalahan warga.

Kali ini, Hari Santosa Legislator partai NasDem ini menjumpai warga RT12 RW05, Simo Pomahan Baru, Sukomanunggal.

Indra, ketua RT12 menyatakan bahwa masyarakat wajib berbangga atas kehadiran anggota DPRD Hari Santosa.

"Ini adalah kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasinya, terutama terkait kesejahteraan sosial, pendidikan, ketenaga kerjaan dan pendidikan sesuai bidang pak Hari di Komisi D," Ucap Indra.

"Dan semoga kehadiran pak Hari dapat menjembatani semua permasalahan untuk disampaikan ke Pemerintah sekaligus mencarikan solusinya, " Tukas Indra.

Beberapa permasalahan-pun disampaikan oleh warga, diantaranya terkait Data penerima bantuan yang kurang tepat sasaran, BPJS Kesehatan PBI di non-aktifkan juga masalah pendidikan.

Selain itu, warga juga meminta Pemkot untuk melengkapi sarana kegiatan warga. "Bagaimana caranya agar senam warga setiap hari minggu bisa difasilitasi seragam dan sound system," ungkap salah satu ibu yang hadir.

Disini, selain menjaring aspirasi, Hari Santosa juga mengedukasi warga. "Bapak ibu, untuk pengajuan Sapras (Sarana Prasana) bisa melalui musbangkel dan anggarannya bisa diambilkan dari Dana Kelurahan," ungkap Hari.

Legislator Partai NasDem ini juga menghimbau kepada masyarakat yang BPJS Kesehatan PBI-nya di non-aktifkan agar dialihkan ke Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Converge (UHC) dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kelas III.

"Caranya mudah, tinggal datang ke kelurahan setempat atau petugas kelurahan yang ada di balai - balai RW untuk didaftarkan kembali dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang dicover oleh APBD Kota Surabaya," ucap Hari Santosa.

“Yang paling penting jangan sampai ada warga tidak mampu yang terkendala pelayanan kesehatan karena status BPJS tidak aktif,“ tegasnya.

Tahun 2024, target Walikota adalah Surabaya bebas kemiskinan. Memang, saat ini warga resah datanya dicoret dari penerima bantuan, itu dari pusat dan bisa diajukan perubahan per 6 bulan.

Tapi saat ini di Surabaya, setiap tanggal 15 akan ada rapat koordinasi untuk pengajuan perubahan data warga miskin, baik pengurangan atau penambahan.

"Jadi tugas para RT/RW maupun KSH mendata warganya dengan benar dan yang benar-benar layak tapi belum mendapat bantuan bisa diajukan," kata Hari.

Untuk permasalahan pemuda dan ketenagakerjaan, Hari menerangakan bahwa Pemkot Surabaya sudah memberikan pelatihan dan pembinaan. "Setelah warga mendapat sertifikat, pemkot akan menyiapkan pekerjaan. Dan untuk usaha, pemkot akan memberikan sarana prasaranya untuk membuka usaha," terang hari.

Selain masalah sosial, pendidikan, kepemudaan, dan ketenaga kerjaan, pada kesempatan itu Hari juga disambati beberapa masalah tentang usulan Pembangunan yang tidak terealisasi.

Hari kembali menjelaskan, ketika masa Reses, anggota DPRD diberi hak untuk mengusulkan pembangunan meski bukan bidangnya. Dan sebagai anggota dewan, dirinya wajib menampung aspirasi warga manapun, tidak terbatas hanya dapilnya.

"Ini bukan dapil (Daerah Pilihan, red) saya, tapi sebagai anggota DPRD Surabaya, saya wajib memfasilitasi usulan panjenengan semua," ucap Hari Santosa.

"Karena, semua anggaran kegiatan Dewan dibiayai oleh uang rakyat. Termasuk anggaran Reses ini," tandas anggota DPRD Asli Jeruk Lakarsantri ini. (BNW)