PADANG, NAWACITAPOST.COM - Anggota Senator dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Leonardy Harmainy RI mengungkap fakta soal penanganan stunting di Indonesia. Kemenkes Anggarkan dana guna atasi Stunting berkat desakan DPD RI.
Leonardy Harmainy mengatakan, baru ditahun inilah ada anggaran entaskan stunting. Hal itu diungkap Leonardy kepada Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi saat berdiskusi di Padang.
"Baru tahun 2023, ada anggaran di Kemenkes RI untuk entaskan stunting di Indonesia. Terus terang adanya APBN itu hasil perjuangan habis-habisan Komite IV DPD RI," ujar Leonardy Harmainy.
Dalam diskusi yang turut dihadiri beberapa anggota JPS tersebut Leonardy Harmainy yang juga sebagi Pembina JPS ini menjelaskan bahwa, sebelumnya tak ada anggaran khusus, justru untuk program sikat stunting yang ada dipertimbangkan dari dana desa atau dana nagari di Sumbar.
Ketika dana tak dikeroyok untuk habiskan stunting itu dan sudah warning WHO ke Indonesia, kata Leonardy, dipastikan itu stunting tidak akan tuntas.
"Anak stunting ditimbang, lalu dikasih gizi, bulan depan berat badan anak itu harus naik dua ons. E malah nggak naik-naik, karena apa, tanpa dibekali gizi saat anak itu pulang ke rumah dari posyandu. Itu saya dapat dari Walinagari di daerah pemilihan saya Sumbar," ujar Leonardy.
Ada diinformasikan, habis dari Posyandu anak stunting dikasih Rp 9 ribu buat beli makanan balita bergizi
"Pertanyaanya bagaimana anak stunting itu naik bobotnya 2 ons bulan berikutnya kalau uang beli makanan bergizi cuma 9 ribu rupiah," ujar Leonardy.
Nah, Kepada JPS periode kedua ini, Leonardy berpesan untuk mengawal soal stunting, beritakan terus supaya sisi humanis anak stunting dan praktek pengentasannya menjadi viral.
"Ingin punahkan stunting di Indonesia ya dananya harus keroyokan tidak andalkan dana desa saja, APBN, APBD privinsi, kota dan kabupaten harus anggarkan juga dananya," tegas Leonardy.
Ia juga menyoroti masalah inflasi Sumbar 2022 dari data tertinggi di Indonesia.
"Soal infalasi provinsi ini 2022 tertinggi di Indonesia, kok JPS tidak. mengeksplorenya, kenapa dan bagaimana, serta. mengapa bisa terjadi, ini harus menjadi pembahasan JPS mestinya," ujar Leonardy.
Untuk diketahui, JPS beranggotakan sekitar 30 Pemred dan nowner media cetak, media online dan radio.
Direncanakan dalam kegiatan pelantikan periode kedua JPS pada Senin 20 Maret 2023 di Auditroium Istana Gubernur Sumbar, juga digelar diskusi tentang Ramadhan / Idulfitri, dan Stabilkah Harga Bahan Pokok.
(eR)
