NAWACITAPOST.COM – Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mengakhiri kekosongan jabatan pimpinan di sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD) yang telah berlangsung hampir satu tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi menghambat lahirnya inovasi dan pengembangan perusahaan daerah.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menegaskan kepemimpinan yang hanya dijalankan oleh Pelaksana Tugas (PLT) memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis sehingga perusahaan daerah hanya berjalan secara administratif tanpa mampu melahirkan terobosan baru.
"Komisi B mendorong keras agar perusahaan-perusahaan daerah ini segera memiliki pimpinan definitif. Sebab, pemimpin tetap lebih leluasa menetapkan kebijakan dan mencoba hal baru. Sementara PLT saat ini hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada," tegas Baktiono, Selasa (21/7/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, direksi definitif memiliki tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dan Wali Kota Surabaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah. Selain memberikan pelayanan publik yang lebih baik, perusahaan daerah juga dituntut mampu menghasilkan keuntungan dan dividen yang optimal sebagai sumber pendapatan daerah.
"Kami mendesak dicarikan pemimpin yang benar-benar kredibel di bidangnya. Jangan biarkan kekosongan ini berlarut-larut. Dengan pimpinan definitif, pasti akan lahir terobosan-terobosan yang jauh lebih baik," ujarnya.
Baktiono menilai apabila proses seleksi yang sudah berjalan belum menghasilkan kandidat yang memenuhi standar, Pemkot Surabaya harus mengubah pendekatan. Menurutnya, Bagian Perekonomian tidak cukup hanya menunggu pendaftar, tetapi harus aktif mencari figur-figur profesional yang memiliki rekam jejak kuat.
"Kalau calon yang sudah diuji belum memenuhi standar, jangan menunggu lagi. Bagian Perekonomian harus jemput bola mencari warga Surabaya yang kompeten, baik akademisi, tokoh masyarakat, profesional perusahaan swasta maupun multinasional," katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan tersebut sangat penting di PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Menurutnya, perusahaan itu membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memahami aspek bisnis, tetapi juga menguasai konservasi satwa, pelestarian budaya, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, menarik sponsor, hingga mampu mengembangkan layanan baru di luar kawasan kebun binatang.
Hal serupa juga berlaku bagi PDAM Surya Sembada, Alminum, maupun Perseroda lainnya. Jika Surabaya belum menemukan kandidat yang tepat, Baktiono menilai Pemkot tidak perlu ragu mendatangkan tenaga profesional yang telah terbukti sukses memimpin perusahaan sejenis.
Komisi B DPRD Surabaya pun memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai seluruh perusahaan daerah memiliki pimpinan definitif.
"Kami akan terus menyampaikan ini, baik secara langsung maupun terbuka. Jika calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik," tegasnya.
Baktiono menambahkan, alasan perusahaan daerah masih mampu mencetak keuntungan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membiarkan jabatan direksi kosong terlalu lama. Menurutnya, PLT hanya memiliki kewenangan menjalankan kebijakan yang sudah ada sehingga ruang untuk melakukan pembaruan sangat terbatas.
"PLT hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Itulah kenapa pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan kemajuan yang lebih besar," pungkasnya. ***
