Blitar, NAWACITAPOST.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran (BANGGAR) terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar, Tahun Anggaran (TA) 2022 dilanjutkan dengan persetujuan, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, pada Rabu (14/9/2022) malam.
Selanjutnya dokumen Raperda yang disetujui bersama ini akan dievaluasi Gubernur, sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), yang nantinya sebagai payung hukum menjalankan kegiatan-kegiatan baru hingga penghujung tahun 2022.
-
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto saat ditemui seusai Rapat Paripurna mengatakan sebelum persetujuan ini, badan anggaran DPRD memberikan laporannya dari hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD 2022. Terkait program penting yang akan dikerjakan pemerintah dengan menggunakan anggaran perubahan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga pendidikan.
“Badan anggaran tadi telah menyampaikan laporannya, berkaitan dengan bagaimana PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ini memberikan setidaknya solusi yang meringankan terhadap beban yang dirasakan oleh warga masyarakat, terutama yang kena dampak akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Begitu juga mencegah potensi meningkatnya angka kemiskinan,” ungkapnya.
Suwito menjelaskan penanganan dampak BBM ini bisa melalui bantuan sosial. Atau dalam bentuk lain seperti kegiatan pembangunan pemerintah yang dipadat karyakan untuk memberikan pekerjaan pada masyarakat. Demikian diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut Suwito mengatakan, di bidang Infrastruktur, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan - perbaikan juga perlu diperhatikan, utamanya terkait pemerataan pembangunan kepada daerah-daerah yang sering dikeluhkan masyarakat.
“Kabupaten Blitar ini kan banyak aspirasi masuk terkait infrastruktur, dari aspirasi yang masuk dari daerah-daerah pinggiran, kemudian jalan poros juga jalan lingkungan juga harus menjadi perhatian untuk dimaksimalkan perbaikannya karena kondisinya itu memang rusak,” ujar Suwito.
Hal penting lain disinggung dewan ada bantuan pendidikan, penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari sektor pajak namun di sektor retribusi justru pemasukannya turun.
Terakhir, Suwito berharap, dari semua masukan dewan tersebut apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan di Perubahan APBD 2022 bisa laksanakan baik oleh pemerintah, mengingat waktu efektif dari berjalannya kegiatan yang didanai Perubahan APBD ini hanya sekitar 2 bulan pasca dilakukan persetujuan bersama hari ini untuk menjadi Perda.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas-dinas yang menerima tambahan anggaran cukup besar dari Perubahan APBD ini sudah kita tanya sebelumnya, ternyata mereka siap semua menjalankan apa yang telah direncanakan, dari perencanaan itu tadi asalnya dari aspirasi rakyat, karena sudah dianggarkan kalau tidak terealisasi itu percuma,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
-
Sementara, Bupati Blitar Rini Syarifah mengucapkan terima kasih pada jajaran DPRD dalam bekerja sama membahas perubahan APBD hingga di tahap akhir di persetujuan bersama saat itu. Pihaknya menerima masukan dari anggota dewan untuk dijadikan bahan evaluasi agar kinerja pemerintah dalam menjalan APBD bisa semakin baik.
“Alhamdulillah sudah disetujui dan disepakati semuanya, tinggal kita laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya, kalaupun nanti ada kendala kita akan selalu koordinasi evaluasi,” pungkas Bupati Blitar seusai rapat paripurna.
Penulis : Frins Maurins
