Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Kesenjangan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan sangat besar dan perlu segera diatasi. Adanya hal ini memungkinkan terjadinya kesenjangan dan melemahkan posisi konsumen dalam memahami produk dan layanan keuangan, serta informasi yang relevan tentang risiko dan hak mereka.
Mengutip ANTARA, Pemerintah berkomitmen mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan digital khususnya bagi petani, peternak, dan nelayan sebagai upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif dengan meningkatkan transfer of knowledge dan teknologi, serta pendampingan kemitraan.
"Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dari reformasi struktural menuju ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Percepatan Inklusi Keuangan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yakni pelaku UMKM, petani, peternak, dan nelayan.
Menurut Airlangga, sektor agrikultur merupakan salah satu sektor terbesar penopang pertumbuhan ekonomi. Dengan besarnya kontribusi dan peran sektor tersebut terhadap perekonomian nasional, pemerintah berupaya terus meningkatkan kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan dengan berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan khususnya kementerian/lembaga anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif, BUMN/BUMD, berbagai asosiasi di sektor agrikultur, dan mitra keuangan inklusif lainnya.
Oleh karena itu, Airlangga berharap acara tersebut dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam, sekaligus menginspirasi gagasan inovatif agar dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi strategi percepatan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya berharap forum yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini menjadi momentum untuk dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan pasokan dan permintaan yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi dengan melahirkan petani, peternak, dan nelayan milenial," tuturnya.
Turut hadir dalam acara tersebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, direksi BUMN/BUMD perbankan dan penjaminan, dan mitra keuangan inklusif lainnya.
