Mentawai, NAWACITAPOST.COM - Forum desa di Kepulauan Mentawai dalam waktu dekat akan berkunjung k Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumbar dalam waktu dekat. Hal ini menyikapi terkait masih terbatasnya anggaran desa dalam melakukan percepatan pembangunan desa di 43 desa di Kepulauan Mentawai.
Baca Juga : Purna Bakti, Bupati Yudas Serahkan Koraibi Kepada Gubernur dan Wagub
Ketua forum desa Kepulauan Mentawai Pusubiat Taikatubu Oinan yang juga sebagai kepala desa Tuapejat mengatakan, bahwa, kondisi pembangunan desa di Kepulauan Mentawai masih belum optimal karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, kata dia, forum desa Kepulauan Mentawai akan berkoordinasi dengan BPPW Sumbar untuk mendorong percepatan pembangunan desa di Kepulauan Mentawai.
“Saat ini di Kepulauan Mentawai ada 43 desa. Namun, masih banyak tantangan yang kita hadapi, terutama masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan desa itu sendiri. Kita berharap nantinya, BPPW bisa memfasilitasi desa di Kepulauan Mentawai yang masih sangat minim pembangunan,” ungkapnya.
Menurut ia, nantinya, forum desa Mentawai akan berbagi tugas dalam mempersentasikan apa yang menjadi kebutuhan di setiap desa. Dia mengatakan, ada beberapa item yang nantinya akan disampaikan kepada BPPW Sumbar, yakni, sisi infrastruktur, pertanian, peternakan dan perikanan.
Dia mengatakan, saat ini, kondisi infrastruktur masing-masing desa di Kepulauan Mentawai masih sangat terbatas. Bahkan, jalan antar dusun di masing-masing desa masih ada yang belum terbuka sama sekali. Di samping itu, juga banyak jalan lingkungan atau pemukiman yang belum mendapat pengerasan sama sekali.
“Tentunya, dengan kehadiran kita nantinya, BPPW bisa membantu bagaimana pembangunan infrastruktur desa di Mentawai bisa kondusif. Apalagi, untuk di Tuapejat sendiri sebagai wilayah yang berada di pusat ibukota Kabupaten masih sangat minim akses. Kita akan sharing dan diskusi dengan BPPW setelah semua dokumen kita lengkap,” ujarnya.
Dia mengatakan, membangun desa di Kepulauan Mentawai tidak akan mampu dengan mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) saja. Sebab, kata dia, wilayah desa di masing-masing desa di Kepulauan Mentawai sangat luas. Apalagi, kata dia, penggunaan ADD juga sudah jelas aturannya dan pemanfaatannya.
“Kita berharap, nantinya usulan kita bisa menjadi catatan dan dapat dibantu oleh pihak Balai. Yang pasti, kita akan sampaikan kondisi kita dulu. Paling tidak, jika tidak seluruhnya bisa dibantu, ada sejumlah desa yang terakomodir. Kita juga berharap, kepada seluruh kepala desa di Mentawai bisa proaktif dan menyiapkan kelengkapan dokumennya,” pungkasnya.
(Mesra)
https://youtu.be/SXmRwuoV7K4
