Surabaya NAWACITAPOST - Wakil ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti tegas mengharapkan reses pimpinan dan anggota Dewan tidak dianggap sebagai suatu formalitas, yang ujungnya tidak disupport oleh Pemerintah kota (Pemkot).

Disini, Politisi PKS ini meminta hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan semua pimpinan dan anggota Dewan benar-benar mendapat perhatian dari Pemerintah kota sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan kota.

" Jadi, kalau pemkot serius mengawal hasil musyawarah pembangunan kelurahan, maka Pemkot juga harus mengawal serius hasil aspirasi dari 50 teman-teman anggota Dewan yang melakukan kegiatan reses," ungkapnya.

Sehingga, masih Reni, usulan pembangunan dari dua jalur yakni eksekutif dan legislatif menyatu dalam satu perencanaan pembangunan yang di persembahkan kepada warga kota Surabaya.

Ketegasan ini disampaikannya usai gelaran reses di wilayah RT04 RW02 Kelurahan Banyuurip kecamatan Sawahan, Selasa 19 Oktober 2021.

Selain meminta keseriusan Pemkot, dalam reses ke-empatnya itu Reni mangaku banyak menampung berbagai aspirasi serta keluhan dari warga. Yang urgent menurutnya adalah terkait keberadaan SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sawahan.

Menurutnya, warga Kelurahan Banyu Urip dan kecamatan Sawahan pada umumnya merasa tidak diberi keadilan dengan minimnya SMP Negeri di sekitar wilayah tersebut.

" Seringkali, siswa dari kecamatan Sawahan tergeser dan tidak lolos masuk SMPN saat PPDB zonasi diterapkan," katanya.

“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Kota untuk segera menangkap kegelisahan warga sekitar sini, agar kemudian segera melakukan langkah-langkah. Kalau memang itu adalah perlu, dengan ketersediaan lahan agar segera direalisasikan,” tambah Reni.

Tentu saja hal ini juga memperhitungkan keberadaan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada di sekitar Kelurahan Banyu Urip.

“Ketika sekolah swasta tidak mendapatkan perhatian yang cukup akan berdampak kepada kualitas pendidikan yang berkurang. Jadi harapannya semua harus diperhatikan agar pilihan masyarakat untuk memilih sekolah berkualitas semakin banyak,” tambahnya.

Sebelumnya, Reni juga sempat mendapat keluhan terkait minimnya dukungan sarana prasarana untuk kebutuhan mengajar oleh para Bunda Paud. Terutama adalah fasilitas laptop.

“Bunda Paud ini punya kewajiban untuk ngisi Dapodik dan sebagainya. Apalagi era PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) ini mereka sangat membutuhkan, bahkan banyak yang pinjam suaminya atau saudaranya. Ini saya kira segera dipenuhi, sehingga satu Pos Paud Terpadu (PPT) mempunyai satu laptop dan total PPT ada sekitar 843,” pungkasnya. (BNW)