Gorontalo, NAWACITAPOST - Selasa (24/8) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mengikuti webinar Nasional membahas Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kabag Program dan Kehumasan (Hot M Silitonga) mengikuti Kegiatan webinar yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Replublik Indonesia secara virtual melalui aplikasi webex.

Adapun tujuan dari Webinar Nasional ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kemenko Polhukam. Salah satu agenda pembahasan membangun sistem terintegrasi di dalam Lapas menuju Lapas Bersinar (bersih dari Narkoba). Adapun bertujuan mendiskusikan lebih lanjut dengan K/L terkait dan pemberintah daerah terkait untuk memperoleh masukan mengenai program pembangunan sistem di dalam lapas.

Bertindak sebagai Keynote Speech adalah Menko Polhukam dan Kepala BNN. Adapun Narasumber yang terlibat terdiri dari BNN, Polri, KemenkumHAM dan Kemendagri. Sedangkan dari Kemenkumham sendiri bertindak sebagai narasumber adalah Direktur Jendral Pemasyarakatan (Reinhard Silitonga).

Pada sesi pembuka Menko Polhukam mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba”. Kejahatan Narkoba di Indonesia mengancam semua kalangan tanpa pandang bulu. Pelaku kejahatan Narkoba dikenai proses hukum dan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional terkait pembangunan sistem di dalam lapas untuk mempertajam sinergitas antara lembaga lembaga terkait di dalamnya untuk memaksimalkan peran dan fungsi dalam pencegahan penyalahgunana dan peredaran gelap narkoba terutama di dalam lapas.

Pada sesi ke-3 (tiga) Dirjen Pas menyampaikan bahwa berdasarkan data Ditjen PAS bahwa 46% penghuni mayoritas Rutan dan Lapas adalah tahanan dan warga binaan narkoba. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya overcrowding jumlah penghuni dan jumlah petugas di Lapas. Berdasarkan data Ditjen PAS per 14 Februari 2021 terdapat 252.384 orang warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana dan tahanan sedangkan untuk kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara saat ini hanya 135.704 orang. “LAPAS adalah sebuah bagian terpenting dari negara, membicarakan tentang keburukan di Lapas sama halnya kita membicarakan keburukan suatu negara, jangan karena ada oknum yang merusak lantas lapas dijadikan objek dari hal tersebut” lebih lanjut Ditjen Pas mengatakan bahwa keadaan sesungguhnya di lapas sudah sangat dibuat maksimal terutama dalam hal pemberantasan narkoba. “Jajaran Pemasyarakatan telah bekerja semaksimal mungkin di tengah keterbatasan yang ada, oleh karenanya Ditjen Pas menghimbau kepada seluruh jajaran untuk bahu-membahu, saling bekerja sama dalam hal pemberantasan narkoba, dan lebih penting lagi menjaga nama baik negara” tutup Ditjen Pas

Pada akhirnya melalui webinar ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar melakukan kerja sama dengan penegak hukum lainnya untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Lapas dan Rutan. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani dan mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di DKI Jakarta. Kerjasama ini yaitu untuk membangun sistem terintegrasi untuk menangani masalah narkoba guna mewujudkan Lapas Bersinar (Bersih Narkoba).

(Emrick)