Surabaya NAWACITAPOST - Adanya penolakan warga di beberapa tempat isolasi mandiri yang menggunakan gedung sekolah dasar, memaksa anggota komisi D DPRD kota Surabaya, Dyah Katarina turun langsung meninjau lokasi, Kamis 29 Juli 2021.
Politisi PDI Perjuangan ini merasa ada hal yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah kota Surabaya melalui jajaran terendahnya yaitu para Lurah yang memang ditugasi untuk mencari lokasi, terutama dalam hal memasifkan sosialisasi terkait pentingnya fasilitas isolasi di setiap wilayah kelurahan.
" Hari ini saya mengunjungi SDN Kebonsari I, SDN Gayungan I dan SDN Wonokromo III. Jadi ada tiga lokasi, dua yang sudah siap, satu yang ditolak warga," ujar DK panggilan akrab Dyah Katarina kepada Nawacitapost di lokasi SDN Wonokromo III jalan karang rejo sawah, kecamatan Wonokromo - Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Dyah Katarina saat melakukan tugasnya meninjau lokasi Isolasi Mandiri, Kamis 29 Juli 2021
Sebenarnya menurut DK, banyak warga yang berharap tempat ini dijadikan rumah sakit, tapi kok tidak ada apa-apanya. " Maka dari itu perlu adanya sosialisasi bahwa rumah sehat ini hanya sebagai transit. Disitu pihak puskesmas akan melakukan observasi, apakah si pasien perlu dirujuk ke RS Asrama haji ataukah cukup disitu. Keuntungannya adalah warga dapat isolasi di dekat rumah," Ungkapnya.
Fasilitas yang dibutuhkan rumah sehat hanya tempat tidur, toilet dan ruang terbuka. Sedang untuk sarana lain seperti oksigen dan obat-obatan masih menjadi pertimbangan pengadaannya, dan kedepan akan dilihat kembali kebutuhannya.
" Jadi kalau ada pasien OTG dan dinyatakan positif, daripada menular ke orang rumah, mending isolasi di rumah sehat," Ujar istri mantan Wali kota Bambang DH ini.
Untuk warga, DK menghimbau tidak perlu takut karena ini merupakan upaya Pemerintah dalam penyelamatan warganya. Pemerintah dalam hal ini memfasilitasi apabila ada warga yang positif covid dan rumahnya tidak representatif untuk isolasi mandiri di rumahnya.
" Lebih baik warga mengijinkan aset pemerintah sementara dialih fungsikan menjadi rumah sehat, karena di gedung SDN ini lebih memungkinkan sebab sudah ada sekat-sekatnya sesuai yang disyaratkan dibanding balai RW yang loss," ujarnya.
Jadi DK menekankan agar pemerintah lebih masif dalam mensosialisasikan kebijakan ini.
Sebenarnya, masih DK, pemkot sudah bergerak cepat ketika mengintruksikan kepada para Lurah untuk mencari tempat dan mensosialisasikannya. Dan ketika ada penolakan, Pemkot pun segera mencari tempat yang lain.
" Seperti di tempat ini (Gedung SDN Wonokromo III, red), begitu warga menolak, pemerintah sudah sigap memindahkan lokasi isoman ke SMP Negri 32. Jadi tidak sampai terjadi polemik yang seru. Intinya masih ada solusi untuk kota Surabaya," tandas Dyah Katarina. (BNW)
