Surabaya NAWACITAPOST - Enam titik reses sudah dilakoni anggota DPRD Surabaya komisi D, Tjutjuk Supariono. Dititik terakhirnya, Tjutjuk berkesempatan menjumpai warga RT03 RW06 Kel. Dk. Menanggal, Gayungan - Surabaya, Jumat (7/5/21).
Dalam paparannya, anggota Dewan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menjelaskan dengan detil tugas dan fungsinya sebagai anggota Legislatif yang meliputi hal pembuatan undang-undang (Legeslasi), Fungsi kontrol (Controlling) sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah (Eksekutif) dalam hal perencanaan anggaran (Budjeting).
Kepada warga, Tjutjuk juga melaporkan apa yang sudah dikerjakannya selama menjabat di Komisi D yang membidangi masalah Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Ketenagakerjaan.
Solim, Ketua RW03 mengaku mendapat banyak informasi dengan pemaparan dari anggota Dewan Tjutjuk Supariono. Informasi yang disampaikan kiranya banyak memberi wawasan kepada masyarakat yang dipimpinnya.
Selain mendapat manfaat, Solim juga menyampaikan keluhan dari beberapa warganya seperti sulitnya berobat, pendidikan, dan banyaknya pengangguran.
Pada kesempatan itu, Ia juga mengusulkan untuk penandaan penerima bantuan sosial masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). " Data yang kami sampaikan sudah tersaring, tapi tetap yang masuk sebagian besar bukan dari yang kita setorkan. Ini data darimana ?" tanya Solim.
" Kalau bisa, penerima bantuan sosial MBR diberi tanda berupa stiker yang besar. Bila diterapkan, saya yakin akan memberi efek malu kepada warga yang mampu tapi tetap berharap dapat bantuan," ucapnya.
Yang menarik, Solim juga menyampaikan keluhannya terkait Rusunawa yang tidak memprioritaskan warga setempat. " Semestinya, 50 persen penghuni rusun diprioritaskan untuk warga setempat. Masak untuk masuk ke Rusunawa wilayah sendiri harus menunggu sampai 10 ribu antrian. Kira-kira sampai berapa puluh tahun ?" katanya.
Menurut Solim, warga sudah curiga melihat banyaknya mobil mewah yang terparkir di parkiran Rusunawa menanggal tahap pertama yang sudah sekitar 6 tahun dihuni. " Jangan-jangan penghuni rusun bukan warga MBR seperti yang sudah diatur," ucapnya setengah kecewa.
Bahkan dari hasil penelusuran warga, penghuni rusun tahap pertama banyak yang bukan warga Surabaya tapi mengajukan hanya berdasar surat keterangan domisili.
" Ini aneh, banyak informasi bahwa penghuni banyak dari pegawai dinas di sekitar Menanggal. Seperti Dishub dll, padahal mereka tidak ber-KTP Surabaya," kata Solim.
Maka dari itu, Solim meminta kepada anggota DPRD Tjutjuk Supariono agar ikut mengawal pemanfaatan Rusunawa serta masalah-masalah warga yang lain.
Menjawab berbagai pertanyaan warga, Tjutjuk menyampaikan bahwa memang sudah tugasnya untuk menggali setiap permasalahan warga dalam setiap kesempatan seperti pada waktu reses saat ini.
[video width="1920" height="1080" mp4="https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/photo/nawacitapost/2021/05/VIDEO-TJUTJUK.mp4"][/video]
Terkait masalah data MBR, Sekretaris fraksi PSI ini menjelaskan bahwa sembari menunggu pendataan terbaru, pemerintah mengambil data kependudukan tahun 2010.
Untuk masalah dan usulan warga Tjutjuk berjanji akan menuangkannya dalam Pokir (Pokok Pikiran) Dewan yang kemudian akan diparipurnakan bersama pemerintah untuk segera ditindak lanjuti sesuai skala prioritas dan anggaran yang ada. (BNW)
