Baca Juga : Tim Drugs Hunter Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang Berhasil Ungkap 3 Kasus 7 Tersangka Diamankan
Gubernur Kepri "SIPD itukan masih menjadi persoalan di semua Provinsi maka itu kita kejar terus, “ujarnya
Maka dari persoalan tersebut, Ansar menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tenaga ahli untuk SIPD ini bisa lama di Kepulauan Riau.
“Saya sudah buat surat ke Kemendagri minta nanti tenaga ahlinya seminggu ditempat kita supaya nanti cepat selesai, kemarinkan sudah datang tiga hari, tiga hari,” paparnya.
Dijelaskannya lagi, karena semua harus diinput dan terpusat di Kemendagri, jadi memang ruangnya terbatas.
“Secepatnya, Kitakan kerja terus ini, kadang jam 12 malam kita input sampai subuh kita input,” pungkasnya.
Sedangkan Lis Darmansyah (DPRD) mengatakan, dampak dari belum jalannya anggaran tersebut berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Karena kita tahu Provinsi Kepri ini ekonominya 75 persen digerakkan oleh APBD. Kalau APBD tidak jalan, ekonomi kita tidak akan jalan. Cita-cita ekonomi di 2022 akan tumbuh 3 persen tidak mungkin akan tumbuh,” katanya, Jumat (16/4/2021).
Ia menduga, belum jalannya anggaran di APBD 2021 ini karena adanya unsur kesengajaan, untuk mengotak-atik kegiatan di APBD yang telah disahkan. Bukan karena faktor Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) seperti yang selama ini kerap didengungkan oleh Pemprov Kepri.
“SIPD itu hanya alasan saja. Kita berharap sampaikanlah informasi dengan tepat kepada masyarakat. Karena efek dari kondisi ini membuat ekonomi morat-marit,” tegas anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri ini.
Atas kondisi ini, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri ini pun secara tegas meminta kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi kondisi ini.
Karena jika hal ini terlalu lama dibiarkan, maka akan sangat berdampak kepada masyarakat yang saat ini perekonomiannya sudah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Pak Gubernur harus mengambil langkah-langkah cepat. Masa jabatan pendek, cuma 3 tahun 8 bulan. Jalani sajalah APBD itu, karena itukan sudah melalui proses. Kalau berbeda pemimpin itukan dinamika dalam politik,” tuturnya.
(Yosdarson Daeli)
