Surabaya NAWACITAPOST - Komisi D DPRD Kota Surabaya, melalui ketua Komisi Khusnul Khotimah merekomendasikan tiga hal untuk Pemerintah Kota Surabaya.
" Rekomendasi ini adalah hasil kesepakatan Komisi D pasca digelarnya rapat bersama Dinas sosial, Kabag Pemerintahan dan Bappeko Surabaya," ujar Khusnul pada NAWACITAPOST di ruang komisi D DPRD Kota Surabaya. Rabu (13/5/20)
Khusnul mengatakan bahwa ada tiga Rekomendasi yang diajukan oleh Komisi D ke Pemkot Surabaya antara lain :
- Selama masih ada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid dan belum menerima bantuan dari Pemkot Surabaya, sebaiknya aplikasi untuk warga 'Tidak Ditutup' terlebih dahulu. Agar semua masyarakat yang belum tercantum datanya dapat dimasukkan.
- Kami minta kepada Pemkot dalam hal ini Dinas Sosial untuk menyiapkan 'Help Desk'. Fungsi help desk tersebut bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus menerima keluhan masyarakat terkait bantuan operasional atau bantua-bantuan yang lain selama Pandemi Covid saat ini.
- Kami juga merekomendasi dan mengusulkan kepada Pemkot agar membuat aplikasi yang bisa diakses seluruh warga kota Surabaya secara mandiri. Aplikasi ini adalah khusus untuk warga yang terdampak, artinya kalau ada warga yang belum tercantum sebagai penerima atau warga terdampak bisa memasukkan datanya sendiri dan dia akan bertanggung jawab dengan kondisinya.
Berikutnya, survey (kebenaran data) yang akan diadakan, bisa melalui telepon karena kondisi saat ini tidak boleh saling bertemu dengan adanya penerapan protokol kesehatan, ujar politisi PDIP ini.
Dalam hal ini Khusnul minta kepada Pemkot untuk melakukan pembenahan seiring ketepatan, ketelitian dan kepastian dalam mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak Pandemi Covid ini.
Ditanya tanggapan Pemkot terkait Rekomendasi ini, Khusnul sedikit kecewa karena ketidak hadiran kepala dinas sosial (Suharto Wardoyo yang biasa dipanggil Anang) dan diwakilkan sekretarisnya. Namun saat ini Komisi D berprasangka baik dan menganggap mereka menanggapi dengan baik, karena semua dilakukan Komisi adalah dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat baik yang terdampak maupun yang berpenghasilan rendah ataupun masyarakat yang masuk data kategori SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Lanjutnya, tidak ada hal lain selain Komisi D akan bersama-sama memastikan bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran, tidak disalahgunakan dan semuanya baik Komisi D bersama masyarakat Surabaya memberikan atensi dan turut memantau di lapangan.
Untuk pertemuan selanjutnya, Komisi D akan melakukan evaluasi kendala dilapangan terhadap seluruh program yang saat ini sudah berjalan antara lain bantuan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), BLT (Bantuan Langsung Tunai) di kantor pos, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
" Sekali lagi semua yang kita lakukan selama kita melakukan rapat-rapat dengan Gugus Tugas dengan Dinas terkait dalam rangka memastikan kebutuhan masyarakat selama Pandemi dan PSBB ini dapat terpenuhi, utamanya bagi masyakat yang terdampak dan yang berpenghasilan rendah," pungkas Khusnul Khotimah. (BNW)
