Surabaya NAWACITAPOST - Berbekal banyak keluhan masyarakat yang tidak tersampaikan ke pihak Pemerintah, Sembilan anggota DPRD Kota Surabaya yang mengatasnamakan person sepakat melaunching Hotline Pengaduan yang diberi title 'LAPOR DEWAN'.

" Tujuannya adalah menampung aspirasi masyarakat ditengah masalah Covid yang tengah terjadi saat ini. Kita mengapresiasi keluhan-keluhan masyarakat yang masuk ke Dewan masing-masing Dapil, Namun komunikasi kita buntu ndak bisa jalan. Maka hari ini kita sepakat membentuk Hotline 'LAPOR DEWAN'. Warga bisa menyampaikan (keluhannya) baik secara fisik datang kesini, maupun lewat WA, IG, Facebook dll yang akan kita siapkan, sehingga tidak ada kendala bagi warga yang mau mengadu," ujar Mochamad Machmud Koordinator 'LAPOR DEWAN' membuka Pers Conference di ruang Komisi A DPRD Surabaya. Senin (11/05/20)

Lanjutnya, Pengaduan ini bisa menyangkut penyakit Corona sekaligus Dampaknya maupun terkait pelayanan Pemerintah Kota yang dirasakan 'Tidak Adil' selama ini.

"Kami mohon masyarakat segera memberikan masukan jika ada masalah-masalah," ujar Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Terkait hal ini Machmud mencontohkan yang terjadi pada pembagian beras yang berlogo 'Istana' (dari Presiden Jokowi). Memang untuk Surabaya hanya diberikan 10.000 paket dan tidak akan menjangkau seluruh masyarakat, namun masalahnya adalah sistem distribusi yang amburadul sehingga terjadi kegelisahan di masyarakat bawah.

" Ada beberapa RW yang sudah diberitahu akan dapat, tapi faktanya tidak jadi dapat. Suasana perut sedang lapar dan warga merasa dibohongi," ujarnya.

Macmud berharap Hotline 'LAPOR DEWAN' ini dapat benar-benar menjadi jembatan bagi warga dan apabila tidak, Machmud bersama Dewan yang lain berjanji akan mencarikan solusi.

Selama ini menurut Machmud, komunikasi Komisi di DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya hanya sebatas teleconference dan selalu tidak di 'Respon' dengan baik terkait masalah permintaan data.

Untuk restu dari ketua DPRD, Machmud menjelaskan bahwa Hotline 'LAPOR DEWAN' merupakan inisiatif personal masing-masing Dewan dan kepada ketua DPRD hanya bersifat pemberitahuan dan itu sudah disampaikan saat Rapat Komisi A bersama pimpinan Dewan tadi sebelum Pers Conference digelar.

Senada dengan itu, Camelia Habiba menjelaskan bahwa untuk koordinator memang dipercayakan kepada Mochamad Machmud. Kenapa, karena dinilai sebagai mantan ketua DPRD tentunya memahami mekanisme dan aturan-aturan serta Ruh komisi-komisi yang ada di DPRD. Dan untuk Anggotanya, Habiba menyatakan untuk saat ini baru ada 9 (Sembilan) Dewan.

" Semoga angka 9 ini menjadi angka yang barokah dan sempurna dan dapat menyusul lagi teman-teman yang lainnya. Tidak ngomong fraksi, kita adalah personal perwakilan dari komisi-komisi, sehingga nanti kita lebih tanggap ketika ini menyangkut diluar (kewenangan) Komisi A, maka bisa segera dilakukan tindakan di Komisi masing-masing," papar wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Habiba menambahkan bahwa semangat Hotline 'LAPOR DEWAN' ini adalah lebih mengoptimalkan fungsi Lembaga DPRD sebagai jembatan Rakyat kepada Pemerintah.

Ditanya apakah ada hubungannya dengan ditolaknya pengajuan PANSUS, Machmud kembali menegaskan Tidak ada hubungan antara 'LAPOR
DEWAN' dengan 'PANSUS', karena saat ini rencana pembentukan Pansus masih dibahas ditingkat pimpinan dan belum selesai.

" Pansus dibentuk kita jalan, Pansus tidak ada kita tetap jalan. Tidak ada hubungannya, kita lintas Komisi. Niatnya sosial, dan pakai dana sendiri, tidak pakai APBD. Kalau Pansus kita pakai APBD, pakai Paripurna dan lain-lain." ujarnya.

Menambahkan yang lain, Imam Syafi'i anggota Dewan dari Fraksi Demokrat-Nasdem menjelaskan intinya Dewan melihat di Medsos bersliweran informasi terkait ketidak beresan yang dilakukan Pemerintah kota dalam menangani Covid-19 mulai dari pencegahan, kuratif sampai ke bantuan sosial.

" Sementara ini 'LAPOR DEWAN' menyediakan jalur seperti diatas, dan memang tidak semua keluhan dapat teratasi, namun dengan iktiyar Insya Allah setidaknya kami mampu mengkanalisasi keluhan warga yang merasa tidak diperhatikan atau hak-haknya didzolimi, kami bisa jembatani ke Pemerintah Kota Surabaya," papar Imam Syafi'i.

Secara teknis, Imam menjelaskan apabila ada laporan langsung ditindaklanjuti dengan turun kelapangan untuk verifikasi dan hasilnya akan kita
sampaikan kepada Pemkot baik secara langsung maupun melalui media.

" Kalau tidak ada follow up dari Pemkot, ya kami akan teriak terus," tegasnya.

Karena menurutnya, tugas seorang anggota Dewan adalah merubah vote (pilihan) menjadi Voice (suara). Supaya punya data maka dibuatlah 'LAPOR DEWAN'. (BNW)