Misteri Dana Desa dan BUMDes di Pesawaran: PPWI Desak APH Turun Tangan, Dua Kades Mendadak 'Bungkam'!

NAWACITAPOST.COM — Sinyal merah tanda bahaya pengelolaan anggaran berbunyi kencang di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dugaan kongkalikong dan hilangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sidodadi dan Desa Paguyuban Waylima kini menggelinding panas ke ranah publik.

Tak main-main, Ngatijo Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pesawaran secara resmi "menantang" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit menyeluruh tanpa pandang bulu.

Aroma Kejanggalan: Dari Papan Informasi yang 'Gaib' hingga Dugaan Prosedur yang Ditabrak

Desakan investigasi ini bukan tanpa alasan. Aroma ketidakberesan tercium dari tidak adanya keterbukaan informasi publik yang paling mendasar di kedua desa tersebut: Papan informasi realisasi anggaran desa. Papan yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk melihat ke mana larinya uang negara, justru diduga sengaja tidak dipasang.

Baca Juga: Devita, SH Ajak Tim Pemenangan Kedepankan Kesantunan dan Kebersamaan

"Masyarakat berhak tahu uang Dana Desa yang digelontorkan itu kegunaannya untuk apa! Transparansi itu harga mati, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jangan sampai pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) malah main petak umpet dengan aturan," tegas Ngatijo Ketua DPC PPWI Pesawaran, melalui sambungan seluler, pada Minggu (17/5/2026).

Bukan hanya masalah papan informasi yang "gaib", PPWI juga mencium adanya jurang pemisah yang lebar antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan. Dugaan pelanggaran prosedur ini disinyalir kuat berpotensi merugikan keuangan masyarakat dan negara.

Tim Investigasi PPWI Diterjunkan ke Lapangan

Menunjukkan keseriusannya, PPWI Pesawaran bergerak cepat. Mereka tidak hanya melempar isu, melainkan langsung menerjunkan tim khusus ke jantung pertahanan kedua desa tersebut.

• Misi Tim: Melakukan investigasi mandiri dan menyerap langsung aspirasi serta bukti-bukti dari masyarakat.
• Tujuan Akhir: Membantu Dinas PMD dan APH mengumpulkan data otentik. Jika ditemukan bukti kuat adanya penyelewengan, PPWI memastikan kasus ini akan langsung dilaporkan ke meja hukum.

Baca Juga: Festival Balon Plaza Patriot Candrabhaga Sedot Perhatian Ribuan Warga, Hidupkan Ekonomi Kreatif Bekasi

"Kami tidak menuduh tanpa bukti, namun kebutuhan akan keadilan dan kebersihan pengelolaan keuangan desa adalah hal yang mutlak. Jika memang bersih, kenapa harus risih? Audit justru akan menguatkan kepercayaan masyarakat," tambah Ketua DPC PPWI Pesawaran.

Drama 'Hilang Kontak': Kepala Desa dan Camat Bungkam?

Drama di lapangan kian memanas ketika upaya konfirmasi dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, keberadaan Kepala Desa Sidodadi maupun Kepala Desa Paguyuban Waylima bak ditelan bumi.

Informasi keberadaan mereka sulit dilacak, bahkan nomor WhatsApp yang biasa digunakan mendadak tidak aktif. Sebuah tanda tanya besar yang justru mempertebal kecurigaan publik.

Kini, bola panas ada di tangan Dinas PMD, Kepolisian, dan Kejaksaan setempat. Publik Pesawaran kini menanti dengan tegang: Apakah APH akan bergerak cepat membongkar tabir misteri ini, ataukah dugaan pelanggaran ini akan menguap begitu saja?

Baca Juga: Kendali Cepat AWPI DKI Jakarta: Yamarlin Hulu Resmi Ditunjuk Jadi PLT Ketua Usai Abdul Haris Mundur

Klarifikasi resmi dari para Kepala Desa hingga Camat Kecamatan Way Lima kini menjadi hal yang paling diburu oleh masyarakat.(Amrulloh/Rilis PPWI)