Skandal Dana Rakyat: BUMDes Punduh Pedada Masuk Radar Investigasi LSM Penjara!

NAWACITAPOST.COM — Tabir gelap menyelimuti pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dugaan praktik "main mata" dan minimnya transparansi kini memicu reaksi keras dari aktivis antikorupsi. Ratusan juta rupiah uang rakyat yang seharusnya menjadi motor ekonomi desa, kini dipertanyakan rimbanya.

Aroma Tak Sedap di Balik Anggaran Ratusan Juta

Mahmuddin Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, secara blak-blakan membongkar adanya keganjilan dalam penggunaan dana BUMDes Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan aduan masyarakat yang membanjir, pengelolaan dana tersebut dinilai jauh dari kata terbuka dan sarat akan ketidakwajaran.

"Dana desa itu uang rakyat, bukan uang pribadi! Kami menerima laporan bahwa realisasi belanja BUMDes di Punduh Pedada banyak yang tidak jelas. Jika ada penyimpangan, kami tidak akan segan menyeret oknum-oknum ini ke hadapan hukum," tegas Mahmuddin dengan nada tinggi, Kamis (14/05/2026).

Baca Juga: Perkuat Sinergi, DPD HIMNI Kepri Matangkan Strategi Sosial untuk Masyarakat Nias di Tanah Rantau

Investigasi Lapangan: LSM Penjara Siap Turun Gunung

Tak ingin sekadar menggertak, LSM Penjara Indonesia memastikan akan segera menerjunkan tim investigasi untuk melakukan cross-check langsung ke lapangan. Fokus utama mereka adalah:

• Aliran Pembelanjaan: Ke mana saja uang ratusan juta per desa itu bermuara?
• Realisasi Usaha: Apakah unit usaha BUMDes benar-benar ada atau hanya fiktif?
• Laporan Pertanggungjawaban: Menuntut transparansi mutlak dari Kepala Desa dan Pengurus BUMDes.

Bungkamnya Para Pejabat: Ada Apa?

Drama ketidakterbukaan ini semakin memanas saat pihak-pihak terkait seolah "buang badan". Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media menemui jalan buntu dan respon yang mencurigakan:

1. Camat Punduh Pedada (Usep Abdussomad): Saat dikonfirmasi via pesan singkat, Camat hanya memberikan respon singkat "Iya" dan melempar tanggung jawab dengan mengirimkan kontak Kepala Desa. Sikap dingin ini memicu tanda tanya besar mengenai fungsi pengawasan kecamatan.
2. Kepala Desa (Virman): Sang Kades justru menghilang dari jangkauan. Hingga berita ini diturunkan, nomor WhatsApp miliknya terpantau tidak aktif (centang satu).
3. Sekretaris APDESI Punduh Pedada (Revanaro): Enggan memberikan komentar lebih jauh dan memilih berlindung di balik instruksi pimpinan. "Konfirmasi dulu dengan Ketua, Bang," dalihnya singkat.

Baca Juga: Kedaulatan Di Atas Tanah Ngudikan, Titik Balik Swasembada dari Jantung Nganjuk

Menanti Keberanian Penegak Hukum

Publik kini menunggu langkah nyata. Jika dalam investigasi nanti ditemukan bukti kuat adanya penyelewengan dana, LSM Penjara Indonesia berkomitmen membawa kasus ini ke aparat penegak hukum (APH).

Masyarakat Punduh Pedada menuntut satu hal: Keadilan. Mereka bosan dengan janji pemberdayaan ekonomi yang hanya berakhir di atas kertas, sementara kantong-kantong oknum diduga semakin tebal.(Amrulloh)