Majalengka, NAWACITAPOST.COM - Terkait viral nya pemberitaan berkenaan dengan diulanginya rekruitmen KPU di sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi warning buat gelombang berikutnya. Terlebih salah satu dasar yang dijadikan alasan adalah salah satu timsel yang terindikasi pernah jadi Calon Anggota Legislatif (Caleg).
Hal itu menjadi perhatian khusus bagi sejumlah pihak, Salah-satunya kordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Majalengka, Alan Barok Ulumuddin mengatakan bahwa KPU sampai saat ini sudah sangat selektif dalam memilih jajaran KPU Kota Kabupaten.
"Saya sangat salut, KPU sangat hati hati dalam memilih yang akan jadi pasukannya di kabupaten/kota. Ini menandakan bahwa KPU tidak ingin jajarannya ternoda oleh kepentingan politik praktis" ungkap Alan Barok Ulumuddin saat dikonfirmasi NAWACITAPOST.COM melalui telepon, Selasa (31/10/2023).
Dengan terjadi masalah tersebut, Alan berharap hal yang sama agar tidak kembali terulang bahkan bagi gelombang berikutnya. Masih dikatakan Alan, terdapat rumor di tengah masyarakat bahwa peserta seleksi KPU banyak yang sudah membangun komunikasi juga membangun kontrak politik dengan beberapa bakal calon legislatif.
"Banyak rumor yang beredar khususnya di kabupaten majalengka, kaitan ada beberapa nama dari 10 besar calon KPU majalengka yang sudah membangun kontrak politik dengan bakal calon legislatif dapil Sumedang, Majalengka, Subang DPR RI dengan partai tertentu bahkan membuat semacam paketan nama 5 besarnya.
Bahkan katanya sampai membawa beberapa orang PPK bertemu bacaleg tersebut. Kan jika ini benar, Ngeri pak," tambahnya.
Hal semacam itu, jelas mantan Komisioner Bawaslu Majalengka itu, jelas membahayakan wajah demokrasi. Dimana Pemilu itu ialah hajatannya seluruh rakyat indonesia.Sehingga, menurutnya, jangan sampai penyelenggara pemilu sudah di kondisikan untuk memenangkan salah satu calon.
Hal ini jelas merugikan bagi calon legislatif lainnya. "Dan ini jelas melanggar salah satu prinsip pemilu yang jujur, adil, terbuka, profesional jika KPU sejak awal sudah membangun kontrak politik memenangkan salah satu peserta pemilu (calon legislatif)," tegasnya.
