"Jika Prabowo benar-benar memiliki keberanian dan ingin menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten, ia harus berani keluar dari bayang-bayang kepentingan politik berbagi kekuasaan demi kepentingan strategis nasional," ujarnya, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga: 7 Daerah dengan Jumlah Babi Terbanyak di Indonesia
Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran merupakan langkah yang perlu didukung demi meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus mengurangi potensi korupsi dalam birokrasi. Namun, keberadaan kabinet yang gemuk dapat menghambat agenda besar nasional.
Untuk itu, Adi mendesak Presiden Prabowo agar berani menghapus kebiasaan berbagi kekuasaan yang tidak efisien dengan memangkas jumlah kementerian dan membubarkan lembaga non-kementerian yang dinilai hanya menjadi beban bagi negara.
"Kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk merampingkan kabinet serta membubarkan kementerian dan lembaga non-kementerian yang tidak efektif. Ini demi pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan negara serta rakyat Indonesia," tegasnya.