"Jika Prabowo benar-benar memiliki keberanian dan ingin menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten, ia harus berani keluar dari bayang-bayang kepentingan politik berbagi kekuasaan demi kepentingan strategis nasional," ujarnya, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga: 7 Daerah dengan Jumlah Babi Terbanyak di Indonesia
Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran merupakan langkah yang perlu didukung demi meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus mengurangi potensi korupsi dalam birokrasi. Namun, keberadaan kabinet yang gemuk dapat menghambat agenda besar nasional.
Untuk itu, Adi mendesak Presiden Prabowo agar berani menghapus kebiasaan berbagi kekuasaan yang tidak efisien dengan memangkas jumlah kementerian dan membubarkan lembaga non-kementerian yang dinilai hanya menjadi beban bagi negara.
"Kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk merampingkan kabinet serta membubarkan kementerian dan lembaga non-kementerian yang tidak efektif. Ini demi pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan negara serta rakyat Indonesia," tegasnya.
Artikel Terkait
Keistimewaan Nisfu Syaban 1446 H: Amalan Sunnah yang Membuka Pintu Rahmat
Pj Sekda Provinsi Banten Nana Supiana: Optimalkan Kinerja, Efisiensi Tidak Hambat Pelayanan Dasar
Yona Bagus Widiyatmoko: Pembangunan Harus Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan
Wakil Ketua DPRD Surabaya: Aspirasi Masyarakat adalah Modal Percepatan Pembangunan
Wujudkan Kamseltibcarlantas, Satlantas Polres Majalengka Bagi Bagi Helm