NAWACITAPOST.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen meningkatkan akurasi data sosial demi memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
"Kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kebutuhan sosial-ekonomi. Untuk itu, pendekatan selektif diterapkan, termasuk dalam kebijakan pajak seperti PPN 12% untuk barang mewah yang disertai dengan alokasi bantuan sosial lebih dari Rp38 triliun," ungkap Gus Ipul saat berbincang santai bersama awak media ini di salah satu depot di Surabaya selatan, Rabu (1/1/2025).
Menurut Gus Ipul, skenario ekonomi telah dirancang secara matang untuk memastikan target-target ekonomi dapat tercapai secara bertahap. Ia menambahkan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah perbaikan data sosial melalui kolaborasi antara kementerian terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Proses ini bertujuan untuk menciptakan data tunggal nasional pertama sejak Indonesia merdeka. Data tersebut akan menjadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program. "Presiden telah menginstruksikan agar data yang ada diperbaiki sehingga bantuan dan kebijakan yang diberikan lebih tepat sasaran," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul memaparkan bahwa mekanisme pembaruan data dilakukan melalui dua jalur: formal dan partisipasi masyarakat. Jalur formal melibatkan proses administratif mulai dari tingkat desa hingga Kementerian Sosial. Sementara itu, jalur partisipasi masyarakat difasilitasi melalui aplikasi Cek Bansos.
“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengusulkan atau menyanggah data penerima manfaat dengan memberikan bukti, seperti foto rumah atau kondisi keluarga. Identitas pelapor juga dijamin aman,” tambahnya.
Saat ini, proses finalisasi data telah berlangsung selama dua bulan dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Selama masa transisi, bantuan sosial tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024, yang nantinya akan diperbarui menggunakan data terbaru pada 2025.
“Dengan adanya data tunggal, program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat akan lebih akurat dan tepat sasaran,” tutup Gus Ipul optimistis. ***