NAWACITAPOST.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan perannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara definitif. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Minggu (27/10/2024).
“Sudah diputuskan bahwa Pak Basuki akan melanjutkan jabatan sebagai Kepala OIKN, namun pelantikan resminya masih belum dijadwalkan,” ungkap Prasetyo.
Pembangunan infrastruktur IKN menjadi salah satu prioritas utama bagi Presiden Prabowo, yang menargetkan agar semua fasilitas penting dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif ketika ibu kota baru ini beroperasi secara penuh.
Meskipun Basuki telah resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN, Prasetyo mengungkapkan bahwa penunjukan wakil untuk mendampingi Basuki masih dalam tahap pertimbangan. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan bahwa strategi pembangunan IKN akan dipercepat, mengingat target ambisius yang dicanangkan Presiden Prabowo.
"Program-program prioritas akan segera dieksekusi, terutama yang memiliki dampak besar terhadap kesiapan infrastruktur dan penyelesaian pembangunan kawasan ibu kota," tambah Prasetyo.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan ini menjadi salah satu dari empat fokus utama yang disampaikan Prabowo dalam pengarahan pada hari kedua retret di Akmil Magelang. Basuki Hadimuljono telah mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN selama empat bulan terakhir setelah pengunduran diri Bambang Susantono.
Dalam masa jabatannya sebagai Plt, Basuki kerap kali menekankan komitmennya terhadap kelancaran transisi dan persiapan pembangunan infrastruktur di IKN. Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengonfirmasi bahwa ia telah berhenti sebagai Plt dan tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres) yang akan meresmikan status barunya.
"Saat ini sudah diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara dan akan segera disahkan," ujar Basuki.
Ia juga menambahkan, dalam dua tahun mendatang, gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif seperti DPR, MPR, serta Mahkamah Konstitusi diharapkan sudah berdiri di IKN. "Pembangunan kantor lembaga tinggi negara merupakan prioritas dalam perencanaan yang telah kami susun," tandas Basuki.