NAWACITAPOST.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali memberikan kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penambahan ini akan meningkatkan jumlah rumah subsidi yang tersedia dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, langkah ini diambil setelah melihat tingginya minat masyarakat terhadap program FLPP. “Kuota awal sebesar 166.000 unit sudah habis pada bulan Juli. Oleh karena itu, kami menambah 34.000 unit lagi dengan anggaran tambahan sebesar Rp 4,3 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Gedung DPR RI pada Rabu (28/8/2024).
Dengan tambahan anggaran tersebut, total alokasi dana untuk program FLPP tahun ini mencapai Rp 18 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp 13,72 triliun. Penambahan kuota ini akan mulai berlaku pada 1 September 2024, memberikan kesempatan lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah dengan syarat yang lebih terjangkau.
Program FLPP sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah dengan cicilan yang ringan. Melalui skema ini, masyarakat dapat menikmati suku bunga tetap sebesar 5 persen selama masa tenor hingga 20 tahun. Harga rumah yang tersedia dalam program FLPP berkisar antara Rp 166 juta hingga Rp 240 juta per unit, tergantung zonasi.
Baca Juga: Jakarta Bersiap Sambut Paus Fransiskus, Begini Cara Ikut Misa Agung di GBK
Namun, tidak semua orang bisa menikmati fasilitas ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain, calon penerima belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah sebelumnya, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.
Penambahan kuota ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat, terutama di kalangan MBR. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan rumah subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.
Dengan tambahan kuota ini, pemerintah berharap dapat menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang masih memerlukan bantuan. "Kami melihat peminatnya masih sangat banyak, dan penambahan ini diharapkan dapat mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang membutuhkan," jelas Basuki.