NAWACITAPOST.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Utut Adianto, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat antara Komisi I DPR, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/6/2024) kemarin.
Utut menyindir Jokowi yang lebih memilih mendengarkan masukan dari relawan seperti Projo dan Bara JP, daripada lembaga negara seperti Lemhannas dan Wantannas. Dalam rapat tersebut, Utut Adianto mengajukan pertanyaan kritis kepada para pejabat Lemhannas dan Wantannas mengenai arah dan tujuan lembaga tersebut di masa depan.
Ia menyoroti perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan saat ini dengan era pemerintahan Presiden Soeharto. "Yang ke depan harus kita pikirkan pak gubernur, pak sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to?" ujar Utut, dikutip Sabtu (15/6/2024).
Utut juga menyinggung tentang penurunan prestise yang dirasakan oleh para pejabat tinggi di Lemhannas dan Wantannas saat ini. Ia memberikan contoh Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Panca Putra, yang dulunya sebagai kapolda sering didatangi banyak orang, namun sekarang di Lemhannas jarang dikunjungi.
Baca Juga: Yasonna Laoly Terima Gelar Adat Mangngassai Dg Makkulle, dari Kerajaan Gowa
"Pak Panca dulu kapolda, orang mau ketemu pak kapolda antrenya bisa 2 bulan. Sekarang di sana (Lemhannas). Dugaan saya yang mau bertamu juga jarang. Ke depan ini Wantannas seperti apa?" jelasnya.
Utut juga mempertanyakan efektivitas penempatan pejabat tinggi TNI-Polri di Lemhannas dan Wantannas, yang menurutnya hanya sekadar 'tempat parkir'. Ia menyoroti kesibukan para petinggi Wantannas yang membuat mereka jarang bertemu untuk berdiskusi.
"Kalau bapak tadi Pak Laksamana Madya Hutabarat (Sesjen Wantannas) tadi bercerita ada Pak Jokowi, 8 menteri, saya pastikan enggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau benar saya kasih Rp 10 juta, eh Rp 100 juta. Kalau saya yang, bapak yang enggak benar, bapak kasih saya Rp 10 juta," sambungnya.
Setelah memberikan beberapa contoh, Utut langsung menyinggung Presiden Jokowi yang menurutnya lebih mendengarkan relawan daripada lembaga negara seperti Lemhannas dan Wantannas. Utut menegaskan bahwa dalam bernegara, seharusnya masukan dari lembaga-lembaga strategis negara lebih diutamakan daripada dari kelompok relawan.
Baca Juga: SBR013 Terbit, BRI Tawarkan Berbagai Program Menarik
"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, Presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana?" tegas Utut.
Utut berharap bahwa di masa depan, TNI dan Polri dapat disebar dan diperbantukan di sektor sipil, sehingga manfaat dan kontribusi mereka dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara lembaga negara dan Presiden untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
"Ke depan kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, bapak akan disebar diperbantukan di sipil dan manfaat bapak jauh lebih hebat," imbuhnya.