nasional

Benteng Antikorupsi Makan Gratis: BGN Boyong Eks Petinggi KPK Kawal Triliunan Rupiah

Sabtu, 7 November 2026 | 21:34 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan penempatan dua mantan pejabat KPK untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan Program MBG. (Instagram.com/@sudaru_sudaryono)

NAWACITAPOST.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengambil langkah dramatis demi mengamankan integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 
Tak tanggung-tanggung, dua mantan pejabat kawakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diboyong dan ditempatkan langsung di posisi strategis guna memperkuat benteng pengawasan, tata kelola kelembagaan, serta meminimalisasi celah korupsi dalam mega-program nasional tersebut.

Kedua sosok berintegritas tinggi yang diboyong BGN adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Rekam jejak keduanya di lembaga antirasuah diharapkan mampu menyuntikkan standar transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang ketat dalam ekosistem pengelolaan MBG.
 

Mungki Hadipratikno, yang sebelumnya memegang posisi kunci sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini resmi dipercaya menduduki jabatan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
 
Sementara itu, Haerudin yang merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, dilantik menjadi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan resminya pada Jumat (6/11/2026) menegaskan bahwa penempatan dua eks pejabat KPK ini merupakan wujud nyata komitmen BGN untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik penyelewengan anggaran dan tata kelola.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi," tegas Sudaryono.
 
Baca Juga: Sensasi Motor Balap Rp15 Jutaan: Berburu Fairing Bekas Tanpa Jebakan Biaya Perbaikan

"Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," sambungnya.

Langkah taktis BGN ini diambil mengingat skala program MBG yang sangat masif, melibatkan jaringan logistik rumit, pasokan bahan pangan nasional, serta anggaran negara dalam jumlah raksasa.
 
Sudaryono menekankan bahwa BGN berkomitmen membangun sistem penyelenggaraan program yang mengedepankan transparansi dan pencegahan penyimpangan sejak dini. BGN juga menyatakan diri terbuka lebar terhadap berbagai masukan serta kajian strategis KPK terkait titik-titik rawan korupsi.

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem," papar Sudaryono.
 
Baca Juga: Gudang Petasan Minahasa Utara Meledak Dahsyat, Warga Panik Ketakutan

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa program MBG bukan sekadar proyek fisik biasa atau kejar tayang penyaluran bantuan sosial.
 
Taruhan utama dari program ini adalah masa depan generasi penerus bangsa, sehingga kualitas pangan dan kebersihan tata kelola wajib berjalan beriringan tanpa kompromi.
 
Besarnya cakupan program MBG membutuhkan dukungan sistem kelembagaan yang tangguh, SDM profesional, serta mekanisme pengendalian internal yang beroperasi secara efektif dan real-time.
 
Baca Juga: Skandal Korupsi SPBU: KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga," imbuh Sudaryono.

"Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, BGN akan memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan setiap rekomendasi audit dan pengawasan dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan.
 
Filosofi utama BGN adalah melakukan tindakan preventif sejak hulu, bukan bertindak reaktif ketika penyimpangan sudah terjadi dan merugikan keuangan negara.
 
Baca Juga: Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemprov DKI Kebut Normalisasi Sungai hingga Desember

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan," kata Sudaryono.

"Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkasnya.(***)

Tags

Terkini