Dalam sejumlah daerah, pemerintah bahkan harus melakukan sosialisasi khusus mengenai perubahan DTSEN dan dampaknya terhadap PBI. Pemerintah daerah Gunungkidul, misalnya, mencatat perubahan pemeringkatan desil dalam DTSEN berdampak terhadap bantuan sosial dan kepesertaan PBI JK sehingga dilakukan sosialisasi kepada jajaran daerah dan desa.
Di Jawa Timur, persoalan serupa juga mencuat. Laporan mengenai Lumajang menyebut puluhan ribu peserta PBI terdampak perubahan data setelah pemutakhiran, sehingga warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus mengurus mekanisme pengusulan kembali melalui pemerintah daerah.
Inilah titik yang seharusnya menjadi alarm.
Data boleh berubah. Tetapi hak dasar warga tidak boleh hilang hanya karena perubahan angka yang belum sempat diverifikasi secara memadai di lapangan.
MASALAHNYA BUKAN DESIL, MELAINKAN KETIKA DESIL DIANGGAP KEBENARAN MUTLAK
Kritik terhadap sistem desil bukan berarti menolak DTSEN.
Justru sebaliknya.
Negara membutuhkan satu basis data sosial ekonomi yang terintegrasi.
Masalahnya adalah bagaimana data tersebut digunakan.
DTSEN dibangun untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi agar pemerintah mempunyai basis yang lebih seragam dalam merancang kebijakan. Pemerintah menggunakannya antara lain untuk penyaluran bantuan sosial, PBI BPJS Kesehatan hingga program pendidikan.
Tetapi semakin banyak program yang bergantung pada satu sistem data, semakin besar pula konsekuensi ketika data tersebut tidak akurat.
Satu kesalahan data bisa menjalar ke banyak sektor.
Desil berubah.
Bansos berubah.
KIP Kuliah terdampak.
PBI bisa terdampak.