nasional

IDI Soroti Percepatan Produksi Dokter Soal Prabowo Bakal Buka 300 FK: Perlu Pemetaan dan Tata Kelola Tenaga Kesehatan yang Optimal

Senin, 5 Februari 2024 | 14:09 WIB
IDI angkat bicara terkait Prabowo sebut akan memperbaiki fasilitas dan dan bangun banyak rumahs sakit (Foto: ist)

NAWACITAPOST.COM - Wacana percepatan produksi dokter yang diusung oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mendapat sorotan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Meskipun IDI mengakui pentingnya produksi dokter yang memadai, namun perhatian juga harus difokuskan pada bagaimana pemetaan dan tata kelola tenaga kesehatan akan diatur di setiap daerah.

Ketua Umum IDI, dr Adib Khumaidi, menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan terjadinya 'overload' jika produksi dokter dipercepat tanpa mempertimbangkan tata kelola tenaga kesehatan secara rinci di tingkat daerah.

Baca Juga: Alam Ganjar Terlibat dalam Aksi Bersih-Bersih Lingkungan Pasca Kampanye Akbar di GBK

Ia menekankan bahwa permasalahan utama bukan hanya seputar produksi dokter, melainkan bagaimana distribusi dan pengelolaan optimal tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

"Sehingga bicara 300 FK dengan setiap FK akan bisa memproduksi dalam setahun minimal mahasiswa 50, artinya 50 dikalikan 300, itu 15.000, apa yang terjadi kalau membuka FK tanpa membuat aspek kebutuhan atau peta kebutuhan tadi, maka yang terjadi adalah overload," kata Adib Khumaidi kepada awak media.

Pentingnya produksi dokter juga harus diimbangi dengan distribusi optimal dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. IDI menegaskan bahwa para calon presiden perlu memperhatikan seluruh jenjang karier, dukungan sarana, dan prasarana di setiap fasilitas kesehatan.

Baca Juga: Pujian Prabowo untuk Anies Baswedan di Debat Pilpres 2024, Kita Harus Mengaudit dan Mengkaji Sistim Sekarang Ini

"Bukan hanya membangun RS, fasilitas modern saja, tetapi itu juga perlu ini yang kemudian perlu disampaikan itu adalah buat dulu need assessment," tambahnya.

Adib Khumaidi menyoroti pentingnya melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) di setiap daerah untuk menentukan jumlah dokter dan dokter spesialis yang dibutuhkan.

Hal ini menjadi langkah awal yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk membuka lebih banyak Fakultas Kedokteran.

Baca Juga: Rutan Kelas IIB Sibuhuan Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas Sibuhuan

Menyikapi standar ideal dari WHO yang menyebutkan 1 dokter per seribu penduduk, Adib Khumaidi menekankan perlunya penilaian yang akurat dan mengingatkan bahwa kekurangan dokter saat ini tidak mencapai angka yang disebutkan Prabowo.

"Nah kalau kemudian bicara dari sisi produksi, maka kita bicara assessment dulu dong, jadi apakah di setiap wilayah negara RI ini totally kebutuhan dokternya itu sebanyak itu? Karena kalau kita bicara 270 ribu dokter dengan 270 juta penduduk sebetulnya kita hanya kurang 90 ribu saat ini, bukan 140 ribu," tegasnya.

Halaman:

Tags

Terkini