NAWACITAPOST.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba memicu kontroversi dengan pernyataannya yang memberikan izin kepada presiden dan para menteri untuk berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden-cawapres.
Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi pada Rabu (24/1/24) setelah bersama-sama dengan Prabowo menyerahkan bantuan alat persenjataan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Pendukung Prabowo menyambut baik pernyataan tersebut, dengan Ahli Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, menilai tidak ada yang salah dengan izin yang diberikan oleh Jokowi.
Baca Juga: Badai Kembali Merintis Solo Karir: Eksplorasi Musik Era 70-an dalam Lagu Belum Bisa Percaya
Namun, pernyataan ini dihadapkan pada jejak digital yang "kejam," terutama melalui pembanding dengan pernyataan Jokowi pada November 2023 yang mengingatkan PNS, TNI/Polri, dan kepala daerah untuk bersikap netral.
Jejak digital menunjukkan perubahan sikap Jokowi terkait netralitas, yang menjadi perhatian karena video-video berbeda dari pernyataan netral dan pernyataan berpihak tersebar luas di dunia maya.
Profesor Azyumardi Azra bahkan menyebut bahwa pernyataan Jokowi seringkali memiliki makna yang berlawanan, mengingatkan pada karakter "merk dagang" yang sulit diprediksi.
Baca Juga: Peran Penting Literasi Keagamaan lintas Budaya dalam Membentuk Masa Depan Komunitas ASEAN Pasca 2025
Jejak Jokowi yang dinilai tidak konsisten bukan hal baru, dengan contoh-contoh seperti janji memperkuat KPK yang diikuti revisi UU KPK yang melemahkan, atau dukungan terhadap kaum buruh yang disusul oleh Omnibus Law yang mendukung para pemodal.
Kini, kontroversi muncul dari izin berpihak dalam pemilihan presiden, yang dianggap mengancam integritas dan moralitas kepemimpinan.
Beberapa kalangan menafsirkan pernyataan Jokowi sebagai tindakan panik karena target satu putaran Prabowo-Gibran tidak tercapai. Dengan memberi izin berpihak, Jokowi dianggap berusaha menyampaikan dukungan pada Prabowo kepada para pendukungnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Al Muktabar Resmikan Penunjang Layanan dan Teaching Hospital RSUD Banten
Namun, hal ini memunculkan pertanyaan tentang dampaknya pada etika dan moralitas kepemimpinan, terutama jika para kepala daerah hingga ke tingkat desa ikut memihak dan berkampanye.
Sikap ugal-ugalan Jokowi, seperti yang terlihat dalam pernyataan yang berubah-ubah, berpotensi memberikan dampak negatif pada bawahannya dan menyulitkan pengawasan terhadap netralitas di tingkat pemerintahan yang lebih rendah.