NAWACITAPOST.COM - Dalam rangka mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, Balai Pemasyarakatan Muara Teweh melaksanakan kegiatan koordinasi dan penjajakan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten Murung Raya pada hari ini. Jumat, 19 Desember 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memohon dukungan dan membangun sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pidana Kerja Sosial bagi Klien Dewasa serta Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Klien Anak, sebagai bentuk pidana alternatif non-pemenjaraan sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dengan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja di tingkat kabupaten.
Kepala Balai Pemasyarakatan Muara Teweh, Ading Saidhy, menyampaikan bahwa kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan guna menyukseskan pelaksanaan pidana alternatif tersebut.
Baca Juga: Semangat Nasionalisme, Rutan Natal Memperingati Hari Bela Negara Ke – 77 Tahun 2025
"Penerapan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat memerlukan kesiapan bersama, baik dari Balai Pemasyarakatan maupun pemerintah daerah dan masyarakat. Sinergi ini penting agar pelaksanaan pidana alternatif dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata." ujarnya.
Kegiatan koordinasi dan penjajakan kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan implementasi KUHP baru di Kabupaten Murung Raya, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Balai Pemasyarakatan Muara Teweh dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
(Humas Bapas Muara Teweh)
