Lebih lanjut, Asril menyampaikan, program Sinergisitas merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya penanggulangan konflik sosial dan terorisme dengan mengkoordinasikan upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan. Kemenko PMK akan mendorong Kementerian dan Lembaga terutama yang ada dalam lingkup koordinasinya untuk mengarahkan program/kegiatannya kedalam program sinergisitas sehingga betul-betul menyentuh orang-orang yang terpapar terorisme.
"Sekalipun terorisme memiliki dimensi yang kompleks, bila program sinergisitas dilakukan dengan efektif dan berkesinambungan diharapkan dapat mengikis habis terorisme," ucapnya.
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Bima M. Nor dalam sambutannya mengatakan, penanggulangan radikalisme dan terorisme membutuhkan kerja sama dan kesamaan persepsi semua pihak, dari mulai Pemerintah, TNI dan Polri, swasta dan BUMN, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.
BNPT, selaku koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia, memiliki Program Sinergisitas yang melibatkan 46 kementerian/lembaga. Tenaga Ahli Sinergisitas BNPT Ismail menegaskan, kejahatan terorisme bersifat sistemik dan terstruktur. Oleh karenanya, dibutuhkan penanganan dari hulu ke hilir untuk menanggulanginya.
“Kami mengharapkan keterlibatan seluruh komponen, terutama pemerintah daerah. Program Sinergisitas, khususnya di Pulau Sumbawa, merupakan pilot project keberhasilan Program Sinergisitas,” tambah Ismail.
Hasil evaluasi program-program K/L lingkup Kemenko PMK dalam program sinergisitas seperti program Keserasian Sosial, Kearifan Lokal, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Kartu Indonesia Sehat, Perbaikan Masjid, Bantuan Al Quran, telah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi eks narapidana teroris (napiter) dan keluarganya, serta bagi masyarakat sekitar.
Sebagai informasi, Program Sinergisitas ini telah dilaksanakan di lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kepala Kesbangpol Dompu, Kesbangpol Provinsi NTB, Para Pimpinan OPD Kota Bima, Danrem Kabupaten Dompu, perwakilan Polres Kota Bima,dan Lurah Penatoi Kota Bima.
