NAWACITApost.com - Satu hari menjelang pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023 pada 6 (enam) satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, simulasi dilakukan oleh Kanim Kelas II Non TPI Agam, Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, Kanim Kelas I TPI Padang, Lapas Kelas IIA Padang, Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman.
Para pimpinan tinggi pratama yang terdiri dari Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi dan Kepala Divisi Pemasyrakatan, M. Ali Syeh Banna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi dan Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono kembali memantau satker demi memantapkan kesiapan satker tersebut dalam pelaksanaan desk evaluasi melalui aplikasi zoom meeting pada hari Selasa, 22/8 di ruang rapat Bung Hatta Kanwil Kemenkumham Sumbar.
-
Simulasi kali ini didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Desmaniar. Kegiatan simulasi ini merupakan salah satu persiapan dalam rangka melaksanakan Desk Evaluasi dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB pada Rabu tanggal 23 Agustus mendatang.
Kehadiran para pimpinan tinggi adalah sebagai bentuk dukungan dan penguatan pada satuan kerja agar memberikan performa terbaik dalam mempresentasikan pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan dihadapan tim penilai dari Menpan RB nantinya.
Selain itu, Kadivmin juga berpesan kepada anggota pokja pada satker untuk tetap menjaga stamina dan Kesehatan agar seluruh proses evaluasi dapat berjalan baik dan lancar.
"Jaga kesehatan agar tetap fit serta persiapan yang matang sangat diperlukan dalam menghadapi ujian desk evaluasi yang dilaksanakan esok hari", Ujar Kadivmin.
Tentunya para Ka-UPT dan tim Pokja diharapkan akan lebih siap lagi dalam proses penilaian nanti, yang terdiri dari paparan Pembangunan Zona Integritas, wawancara/sesi tanya jawab, pengenalan maskot, dan penampilan yel-yel, jingle, serta penayangan video profil.
"Diharapkan dengan dilaksanakannya simulasi desk evaluasi ini dapat dijadikan bahan persiapan untuk menjawab pertanyaan dari Tim penguji", tambah Kadivpas.
Diharapkan dengan adanya simulasi ini, 6 satuan kerja ini dapat lolos menjadi satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023.
(Humas Kemenkumham Sumbar)
