Banjarmasin, NAWACITAPOST - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi kinerja dan anggaran TA 2021 pada satuan kerja Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Rabu (01/12/2021). Bertempat di ruang rapat Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata memimpin jalannya rapat evaluasi yang berjalan secara daring dan luring.

Hadir pula dalam kegiatan Pejabat Administrator dan Pengawas serta jajaran Divisi Keimigrasian, dan tergabung secara virtual satuan Kerja Keimigrasian, Kanim Banjarmasin, Kanim Batulicin dan ULP Tapin.

Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata menyampaikan arahannya dalam meningkatkan kinerja di sisa waktu berjalan di Tahun Anggaran 2021. "Jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kalsel telah mengkompilasi laporan-laporan terkait rapat hari ini, kepada Satker imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel diharapkan dapat mengelaborasi dan memperbaiki kinerja bersama jajarannya sehingga mempunyai waktu yang cukup dalam bulan Desember ini," jelasnya.



"Sebagai informasi, pada kesempatan yang lalu Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Kalsel sudah memaparkan telaahan rencana pembangunan Unit Kerja Kantor (UKK) Kanim Banjarmasin di Kabupaten Balangan dan telaahan Unit Layanan Pasporr (ULP) di Kabupaten Tapin. Apabila ULP Tapin mendapat respon dari Pemda Kab. Tapin, maka ini juga bisa kita implementasikan di Kabupaten Kotabaru," tambah Teo.

Dilanjutkan dengan pemaparan oleh M. Arie Sya'bani selaku JFU Subbagian Program dan Pelaporan menjelaskan tentang aplikasi SMART DJA, e-Monev, e-Performance pada jajaran satker keimigrasian.

Hairil Fahmi selaku JFT Analis Keimigrasian Muda menyampaikan hasil evaluasi terkait statistik penilaian daftar usulan pengajuan angka kredit pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kalsel, Kanim Banjarmasin dan Kanim Batulicin periode triwulan I-III Tahun 2021

Telaahan terkait rencana pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Balangan dijelaskan oleh Dameria Pardede selaku JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda. JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, Ryna Frensiska juga menyampaikan telaahan terkait perkembangan pembentukan UKK Imigrasi Balangan, di mana dari dua telaahan tersebut sebagai bahan informasi untuk bertambahnya kantor imigrasi di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya pemaparan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) oleh Restu Bella Sarpta selaku Penata Keuangan Kanwil Kumham Kalsel menyampaikan nilai akhir IKPA pada Divisi Keimigrasian 64,77 dimana dari nilai IKPA tersebut ada 2 indikator membuat nilai Divisi Keimigrasian belum maksimal, yakni deviasi halaman III DIPA dan Capaian output. Pada Kanim Banjarmasin nilai akhir IKPA adalah 80,09, dan pada Kanim Batulicin nilai IKPA akhirnya adalah 77,56.

Sebagai penutup, Kadiv Keimigrasian, Teo menyampaikan, "hal yang menjadi perhatian kita bersama sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan dapat mengkonsolidasikan kembali sehingga apa yang telah dicapai bisa menjadi pedoman atau acuan dalam rangka meningkatkan kinerja jajarannya masing-masing," harapnya.

Simak informasi menarik lainnya di youtube Nawacita tv

https://youtu.be/tazU2aEaoRI