Baca Juga: Perangi TPPO, Imigrasi Jakarta Utara Laksanakan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi
Razilu menambahkan bahwa peserta Paralegal Academy akan memperoleh kompetensi penting, termasuk pemahaman hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik. Kompetensi ini diharapkan menjadikan mereka Non Litigation Peacemaker yang efektif.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, dalam laporannya menyatakan bahwa pendaftar PJA 2024 mengalami peningkatan signifikan dari 765 orang di tahun 2023 menjadi 1.067 orang di tahun ini. Setelah melalui seleksi ketat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, akhirnya terpilih 300 orang yang akan mengikuti kegiatan ini.
“Kegiatan yang akan diikuti peserta meliputi pre-test dan post-test, pembekalan materi paralegal, mengikuti voting favorit publik, kunjungan ke Mahkamah Agung, mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila, serta pengukuhan sebagai Paralegal Indonesia,” tambah Sofyan.
Sebagai tambahan informasi, kegiatan PJA 2024 merupakan hasil sinergi beberapa kementerian dan lembaga, meliputi Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kegiatan ini juga turut didukung oleh Bank Mandiri, Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo), Dewan Sengketa Indonesia, dan Jimly School of Law And Government.
Artikel Terkait
Perangi TPPO, Imigrasi Jakarta Utara Laksanakan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi
Kemenkumham Sumsel Tinjau Akurasi SOP Untuk Peningkatan Kualitas Layanan
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Pimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Audit PMPJ
Kemensos Gelar Isbat Nikah 176 Pasangan Lanjut Usia di Aceh Utara, Mensos Risma Nyatakan Sekarang Semuanya Sudah Jelas
Kembali Raih Digital Government Award, Kemenkumham Jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE