Kejari Rokan Hulu Restorative Justice Sesuai Dengan Pertimbangan Keadilan Masyarakat

 

Kejari Rokan Hulu  Fredy F. Simanjuntak, S.H. M.H.,  didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Ibu Lastarida Br Sitanggang, S.H. M.H menyerahkan surat Ketetapan penghentian penuntutan dan mengeluarkan Tersangka atas nama IP Alias IMAM Bin Wagiman dan Tersangka atas nama  RJS  Alias ROKI dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian.

 

Tersangka dikeluarkan dari Lapas Pasir Pengaraian berdasarkan  Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu setelah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

 

Baca Juga : pji-audiensi-ke-kejari-rokan-hulu-tekankan-pentingnya-informasi-berimbang-fredy-feronico-simanjuntak-akui-senang-dekat-dengan-wartawan

 

"Bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ekspose pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice) bersama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI yang diwakili oleh Direktur A pada Jampidum Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau serta 

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026," kata Kajari Rokan Hulu melalui kasi Intel Vegi Fernandez, S.H., M.H.

 

Lanjutnya, pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini disetujui oleh Jampidum Kejaksaan Agung RI yang diwakili oleh Direktur A pada Jampidum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan karena telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-73/E/EJP/01/2026 tentang Mekanisme Keadilan Restoratif pada Masa Transisi Berlakunya KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

 

Kasi Intel Kejari Rokan Hulu merinci, perkara yang diajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu : 1. Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan 1 orang Tersangka atas namaIP Alias IMAM  yang disangka melanggar Pasal 476, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum 

Pidana.

 

2. Perkara Tindak Pidana Pengancaman dengan 1 (sorang Tersangka atas nama RJS  Alias ROKI yang disangka melanggar Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

 

Kemudian dapun alasan pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif ini didasarkan pada: 1. Tindak Pidana yang pertama kali dilakukan.2. Bukan Pengulangan Tindak Pidana. 3. Kesepakatan Perdamaian dengan korban. Selain itu, sebelumnya Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu juga telah melakukan profiling terhadap Para Tersangka guna mengetahui aspek-aspek substantif kehidupan keseharian Para Tersangka di tengah keluarga maupun masyarakat sekitar.

 

"Penghentian penuntutan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengedepankan aspek humanisme dalam penegakan hukum, dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan di masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Namun, perlu juga untuk digaris bawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana 

untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari." pungkasnya.