Manipulasi Sinergi Birokrasi: Pertemuan tingkat tinggi dengan Pemprov Sumatera Utara diduga kuat hanya dijadikan komoditas pencitraan politik, mengingat tidak adanya keseriusan dari Pemko Padangsidimpuan untuk mengalokasikan anggaran pendamping lokal demi realisasi hunian korban bencana.
Baca Juga: Skandal Tanah Wai Ratai: Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Resmi Jadi Tersangka!
Tuntutan Mutlak Rakyat: Hentikan Pemborosan, Audit Total!
"Rakyat tidak anti terhadap jalannya birokrasi atau rapat-rapat koordinasi daerah. Yang ditolak keras oleh rakyat adalah ketika perut dan keselamatan mereka dijadikan tumbal demi membiayai perjalanan mewah para penguasa," kata aktivis RS, Sabtu (27/6/2026).
Menyikapi situasi yang kian kritis ini, gelombang desakan masyarakat sipil menuntut empat langkah radikal yang tidak bisa ditunda lagi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan:
-
Batalkan dan Alihkan Anggaran: Segera batalkan penambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4,4 Miliar tersebut melalui mekanisme revisi anggaran, dan alihkan seluruh nominalnya untuk pos darurat pemulihan bencana, perbaikan sekolah bocor, dan pengaspalan jalan warga.
-
Buka Dokumen APBD Perubahan: Publikasikan secara transparan manifes perjalanan dinas, daftar hotel, urgensi paket rapat, serta hasil laporan pertanggungjawaban dari kenaikan pos anggaran tersebut agar bisa diuji publik.
-
Desak Audit Investigatif BPK: Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau tim audit independen untuk turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses lahirnya Perwal Nomor 4 Tahun 2026 guna memastikan tidak adanya praktik penyelewengan dan tindak pidana korupsi.
-
Tuntaskan Hak Sibulutolang & Korban Banjir: Pemko wajib memprioritaskan penyelesaian kepastian hukum wilayah Sibulutolang serta mencairkan hak keuangan para korban banjir bandang sebelum menyentuh anggaran perjalanan apa pun.
Baca Juga: Benteng Batam Kokoh, Bea Cukai Gulung Sindikat Penyelundup, Selamatkan Ratusan Miliar Uang Negara!
Rakyat Padangsidimpuan telah sampai pada batas akhir kesabaran dalam mendengarkan janji-janji manis yang menguap di ruang sidang. Kini, saatnya anggaran daerah dikembalikan pada fungsi khidmatnya yang sejati: menyembuhkan luka rakyat, bukan memanjakan syahwat kekuasaan.(Lesmanan.H)