Skandal Padangsidimpuan — Dana Bantuan Menguap, Wali Kota "Buta" Informasi, Status Wilayah Sengaja Dibolak-Balik?

NAWACITAPOST.COM — Kabut misteri dan dugaan persekongkolan anggaran di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara kini kian terang benderang, menyisakan luka mendalam bagi warga yang terombang-ambing dalam ketidakpastian. Sebuah ironi besar terjadi di pucuk pimpinan daerah: Letnan Dalimunthe Wali Kota Padangsidimpuan secara mencengangkan mengaku sama sekali tidak tahu-menahu soal penyaluran bantuan bagi korban banjir tahun 2025 lalu.

Lebih janggal lagi, informasi krusial tersebut justru dikuasai dengan fasih oleh sosok berinisial S Hrp, yang diduga merupakan pengacara di lingkaran dalam Pemerintah Kota (Pemko). Pertanyaan besar pun mencuat ke permukaan: Bagaimana mungkin seorang kepala daerah lebih buta informasi dibanding orang luar? Ke mana sebenarnya aliran dana bantuan dari Pemerintah Pusat, Gubernur, dan para donatur mengalir?

Akal-Akalan Batas Wilayah: Pajak Ditarik, Tanggung Jawab Ditolak!

Demi menghindari sengkarut ini, Pemko Padangsidimpuan dituding mulai memainkan "jurus lepas tangan" dengan mengklaim wilayah Sibulutolang masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun, siasat ini langsung dihantam bantahan keras dari tokoh agama setempat.

Baca Juga: Kawal Uang Rakyat Hingga WTP Ke-9: DPRD Nganjuk Tegaskan Pengawasan Ketat di Rapat Paripurna LPJ APBD 2025!

"Sejak Kota Padangsidimpuan ini berdiri, kami membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta segala kewajiban resmi langsung ke Pemko Padangsidimpuan. Ini bukti administrasi yang tak terbantahkan," tegas Pendeta berinisial SDW dengan nada geram.

SDW membongkar motif di balik klaim sepihak Pemko tersebut. Menurutnya, manipulasi status wilayah ini hanyalah tameng busuk untuk menutupi kelalaian: agar Pemko tidak perlu membangun sekolah, terbebas dari kewajiban mempertanggungjawabkan anggaran, dan sukses menyembunyikan teka-teki hilangnya dana bantuan sosial yang hakikatnya milik warga.

Tragedi 29 Tahun SD Negeri 200508: Anak-Anak Berjalan 4 KM, Guru Diduga Pungli

Potret paling menyayat hati dari dugaan korupsi sistemik ini terpampang nyata di SD Negeri 200508 Kelas Jauh Sibulutolang. Selama hampir tiga dekade—29 tahun lamanya—sekolah ini tidak pernah mencicipi satu rupiah pun anggaran pembangunan dari pemerintah. Gedung tempat anak-anak belajar murni lahir dari darah dan keringat swadaya warga.

Dampaknya sangat masif dan tragis:

• Akses Pendidikan Ekstrem: Anak-anak harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer setiap hari demi mengeyam pendidikan.

• Eksodus Massal: Akibat penelantaran ini, 40 persen kepala keluarga terpaksa angkat kaki dari kampung halaman demi masa depan anak-anak mereka.

• Pengorbanan yang Disia-siakan: Dedikasi luar biasa sang pendiri, S.Halawa, menguap begitu saja tanpa pernah mendapat apresiasi sepeser pun dari negara.

Baca Juga: Cetak Sejarah! Kota Bekasi Raih Opini WTP dan Melesat Masuk 5 Besar Terbaik se-Jawa Barat

Luka warga kian diperparah oleh dugaan praktik culas di lingkungan sekolah. Oknum guru berinisial FG diduga kuat melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp40.000 untuk SPP bulanan dan Rp50.000 untuk uang rapor per semester. Lebih kejam lagi, dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi hak siswa miskin diduga lenyap karena kartu ATM-nya dikuasai penuh oleh pihak tertentu.

Gunung Es yang Mulai Mencair

Di tengah momentum krusial saat Yayasan Buddha Tzu Chi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun ke lapangan untuk meninjau Hunian Tetap (Huntap) Palopat Pijor Koling, borok ini justru semakin menganga. Tiga pertanyaan tajam kini menuntut jawaban langsung dari Wali Kota:

1. Mengapa Wali Kota 'buta' akan data bantuan, sementara lingkaran dalamnya menguasai informasi secara eksklusif?