Dengan kondisi tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menargetkan seluruh persoalan Rutilahu dapat dituntaskan pada 2027. Dari proyeksi tersebut, sekitar 3.896 unit menjadi sisa penanganan yang ditargetkan rampung pada tahun berikutnya.
Artinya, usulan DPRD untuk mengalokasikan 2.250 unit melalui APBD 2027 perlu dibaca sebagai salah satu skema pembiayaan, bukan keseluruhan target penuntasan Rutilahu Kota Surabaya.
DPRD diharapkan terus mengawal agar target tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi rumah yang layak bagi masyarakat.
Di sisi lain, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program. Pemkot Surabaya menerapkan persyaratan penerima manfaat berdasarkan data keluarga miskin atau pramiskin pada desil 1 sampai 5.
Status kepemilikan atau penguasaan tanah juga menjadi persyaratan. Rumah harus berdiri di atas tanah yang memiliki dasar hukum jelas, seperti sertifikat, Izin Pemakaian Tanah (IPT), atau surat sewa resmi. Rumah yang berdiri di atas tanah ilegal atau dalam sengketa tidak dapat langsung menerima bantuan.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Perwali Nomor 7 Tahun 2024.
Regulasi tersebut juga mengatur kewajiban penerima manfaat untuk tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi selama lima tahun. Pernyataan kesediaan itu menjadi bagian dari persyaratan penerimaan bantuan.
DPRD Surabaya berharap peningkatan kuota dan anggaran Rutilahu diikuti pengawasan yang ketat, mulai dari proses verifikasi calon penerima, kualitas pengerjaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Sebab, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari berapa banyak rumah yang diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan dan menghasilkan hunian yang sehat, aman, serta layak ditempati. ***