SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2027. Sebanyak 2.250 unit rumah ditargetkan mendapat perbaikan melalui APBD, dengan standar alokasi biaya Rp35 juta untuk setiap rumah.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan program perbaikan rumah warga miskin tersebut harus terus dilanjutkan. Menurutnya, kebutuhan hunian layak masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah kota.
Berdasarkan alokasi APBD 2026, terdapat 2.240 unit Rutilahu yang masuk dalam program perbaikan. DPRD menginginkan jumlah tersebut meningkat menjadi 2.250 unit pada 2027.
"Tahun depan itu kita dorong agar itu bisa terus dilanjutkan. Jadi tahun depan itu ada 2.250 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki," ujar Eri Irawan.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.500 unit pada program 2026 ditangani Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) yang melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) di tingkat kelurahan. Sementara sisanya dikerjakan melalui satuan tugas perangkat daerah dan unsur pelaksana lainnya.
Eri menjelaskan, salah satu perhatian DPRD adalah peningkatan standar satuan biaya perbaikan menjadi Rp35 juta per unit.
Jika usulan 2.250 unit tersebut terealisasi dengan standar biaya itu, kebutuhan anggaran secara hitungan mencapai Rp78,75 miliar. Namun, angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan standar biaya per unit, bukan besaran APBD 2027 yang telah ditetapkan.
Selain peningkatan kuota, DPRD juga mendorong agar pelaksanaan program tetap melibatkan masyarakat sekitar melalui KTPR. Pada 2027, kuota pekerjaan yang ditangani kelompok tersebut didorong meningkat menjadi 1.650 unit.
Skema ini dinilai memiliki manfaat ganda. Selain memperbaiki rumah warga penerima bantuan, kegiatan tersebut juga membuka kesempatan kerja dan menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat di lingkungan setempat.
Dengan demikian, pekerjaan tidak sepenuhnya diserahkan kepada vendor atau perusahaan konstruksi berskala besar. Masyarakat setempat justru diberi ruang untuk terlibat langsung dalam proses pengerjaan.
Program ini juga disinergikan dengan satgas kecamatan untuk membantu proses pembongkaran rumah. Sementara melalui Kampung Pancasila, disiapkan dukungan tempat tinggal sementara bagi warga selama proses renovasi berlangsung.
Besarnya pekerjaan rumah Pemkot Surabaya dalam menangani Rutilahu terlihat dari data yang dipublikasikan pemerintah kota pada Juni 2026.
Saat itu, tercatat sebanyak 7.196 usulan rumah membutuhkan penanganan. Pemkot menargetkan perbaikan 3.242 unit pada 2026, terdiri atas 2.240 unit melalui APBD dan 1.002 unit melalui pendanaan non-APBD, termasuk CSR dan lembaga sosial.
Pemerintah kota juga menyebut dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 200 unit.
