Jika dilihat selama lebih dari dua dekade, Surabaya memang memiliki tradisi kepemimpinan yang cenderung keras. Namun terdapat perbedaan karakter:
- Sunarto: disiplin birokrasi ala komando.
- Bambang DH: tegas tetapi lebih sistematis.
- Tri Rismaharini: emosional, turun langsung ke lapangan, kemarahan menjadi simbol kepemimpinan.
- Eri Cahyadi: melanjutkan gaya turun lapangan dengan teguran terbuka yang cepat viral di media sosial.
Pertanyaan yang kini muncul bukan lagi apakah wali kota boleh marah?
Dalam perspektif manajemen publik, pemimpin memang berhak menegakkan disiplin. Yang menjadi perdebatan adalah cara penyampaiannya.
Teguran yang dilakukan di ruang evaluasi internal dapat menjaga kewibawaan aparatur sekaligus memberi efek pembinaan, sedangkan teguran di ruang publik berisiko dipersepsikan sebagai pertunjukan ketegasan yang justru menurunkan moral ASN.
Karena itu, sejarah kepemimpinan Surabaya menunjukkan satu pola yang menarik: hampir setiap wali kota yang dikenal berprestasi juga memiliki reputasi sebagai pemimpin yang keras. Tantangannya bagi pemimpin masa kini adalah menjaga keseimbangan antara ketegasan, profesionalisme birokrasi, dan etika dalam memperlakukan aparatur agar budaya kerja yang disiplin tidak berubah menjadi budaya takut. ***