Oleh : Redaktur (Nawi)
NAWACITAPOST.COM - Di Surabaya, publik sudah berkali-kali menyaksikan pola yang sama. Ketika persoalan pelayanan publik mencuat, respons yang paling sering muncul dari Wali Kota Eri Cahyadi adalah kemarahan di depan publik, sidak mendadak, hingga ancaman mencopot camat, lurah, atau kepala dinas. Pejabat berganti, teguran dilontarkan, tetapi pertanyaan besarnya tetap sama: apakah akar masalah benar-benar selesai?
Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa keras memarahi bawahan di depan kamera. Kepemimpinan justru diuji dari kemampuan membangun sistem yang membuat kesalahan tidak terus berulang. Jika persoalan pelayanan publik terus muncul di sektor yang sama, maka yang layak dievaluasi bukan hanya pelaksana di lapangan, tetapi juga desain kebijakan dan pola kepemimpinan di puncak.
Fenomena pergantian pejabat memang menjadi hak kepala daerah sesuai ketentuan manajemen ASN. Namun, rotasi yang terlalu sering juga dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk mencari kambing hitam daripada membenahi sistem kerja. Aparatur akhirnya bekerja dalam tekanan, bukan dalam budaya profesional yang mendorong inovasi.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika nama Eri Cahyadi mulai masuk dalam percakapan politik menuju kontestasi Jawa Timur pada masa mendatang. Memimpin Surabaya dengan sekitar tiga juta penduduk tentu berbeda dengan memimpin Jawa Timur yang memiliki hampir 41 juta jiwa, puluhan kabupaten dan kota, serta persoalan yang jauh lebih kompleks.
Dalam bursa tokoh Jawa Timur, publik mengenal sejumlah nama yang memiliki rekam jejak berbeda. Tri Rismaharini dikenal dengan gaya keras, tetapi juga meninggalkan berbagai proyek pembangunan kota yang menjadi tolok ukur. Emil Elestianto Dardak lebih sering menampilkan pendekatan teknokratis dan berbasis perencanaan.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama juga mulai mendapat perhatian sebagai figur baru dengan jaringan politik dan organisasi yang luas, sementara Armuji juga menjadi salah satu nama yang kerap diperbincangkan dalam dinamika politik Surabaya dan Jawa Timur. Nama-nama tersebut masih sebatas bagian dari dinamika politik yang terus berkembang.
Masyarakat Jawa Timur nantinya tidak hanya membutuhkan pemimpin yang berani marah. Yang dibutuhkan adalah gubernur yang mampu menyatukan birokrasi, membangun koordinasi lintas daerah, menyelesaikan persoalan tanpa drama, dan menghadirkan kepastian kebijakan. Gubernur bukan sekadar "kepala daerah yang tegas", tetapi dirigen yang mengharmonikan seluruh kabupaten dan kota.
Karena itu, jika Eri Cahyadi benar-benar ingin naik ke panggung politik Jawa Timur, publik berhak menguji rekam jejaknya secara kritis. Apakah berbagai persoalan pelayanan publik di Surabaya mampu diselesaikan melalui pembenahan sistem? Atau justru terus berulang dengan pola yang sama: sidak, marah, evaluasi, lalu ganti pejabat?
Pemimpin besar tidak lahir dari kemarahan yang berulang, melainkan dari kemampuan membangun birokrasi yang tetap bekerja baik bahkan ketika pemimpinnya tidak sedang hadir. Di situlah ukuran kepemimpinan sesungguhnya. Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang mampu memperbaiki sistem, bukan sekadar mengganti orang. ***