NAWACITAPOST.COM – KAWALSURABAYA.COM – Mekanisme Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) kembali bikin gaduh di DPRD Surabaya. Badan Anggaran (Banggar) mulai angkat suara. Kritiknya tidak main-main: Pemkot Surabaya dinilai menjadikan MPAK sebagai “jalan pintas” menambal kelemahan perencanaan APBD.
Anggota Banggar DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyebut praktik ini sudah kelewat sering.
“MPAK memang boleh. Tapi kok sejak era Wali Kota Eri Cahyadi, seperti jadi kebiasaan. Hampir tiap tahun muncul,” tegas Imam, Jumat (8/5/2026).
Menurut politisi NasDem itu, MPAK seharusnya hanya dipakai dalam kondisi darurat. Bukan jadi rutinitas tahunan yang terkesan menutupi perencanaan yang tidak matang sejak awal.
“Kalau dari awal sudah dipikir matang, kenapa tidak dimasukkan APBD murni? Ini kesannya dibuat dulu, nanti diperbaiki lewat MPAK,” sindirnya.
APBD Dinilai Tidak Akurat
Imam juga menguliti data APBD 2025. Hasilnya: banyak angka yang meleset jauh dari realisasi.
Belanja Tidak Terduga (BTT) misalnya. Dianggarkan Rp5,4 miliar, tapi yang terpakai hanya sekitar Rp521 juta. Artinya, lebih dari Rp4,8 miliar menganggur.
“Kesannya angka BTT itu suka-suka. Tidak jelas dasar hitungannya,” katanya.
Pendapatan daerah pun tak kalah melenceng. Target Rp11,6 triliun, realisasi hanya Rp10,6 triliun. Dampaknya, belanja daerah ikut turun jauh dari target.
“Ini menunjukkan perencanaan tidak realistis,” tegasnya.
Namun anehnya, indikator makro justru naik. Ekonomi tumbuh 5,8 persen, kemiskinan turun, pengangguran menurun, IPM meningkat.
“Dengan anggaran turun tapi indikator naik, berarti dulu anggarannya memang dibesarkan,” sindir Imam lagi.
SiLPA Besar, Tapi Tetap Ngutang
Sorotan lain datang dari SiLPA 2025 yang tembus lebih dari Rp500 miliar. Ironisnya, di saat yang sama Pemkot justru mengajukan pinjaman ke Bank Jatim sebesar Rp220 miliar.
Padahal sebelumnya, rencana pinjaman sempat berubah-ubah hingga ratusan miliar.