"Kalau memang data dari pusat tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, pemerintah kota harus berani mengoreksi," ujar Imam.
Baca Juga: Komunitas Disabilitas Semarakkan Penutupan JEEF 2024, Pesan Inklusivitas Menggema di Hari Pahlawan
Ia juga menyinggung adanya kemungkinan ketakutan di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam melaporkan peningkatan angka kemiskinan atau stunting.
“Kadang ada staf lurah atau camat yang enggan melaporkan penambahan angka kemiskinan karena khawatir performa pemerintah kota terlihat buruk. Padahal, yang penting itu data harus objektif dan jujur,” pungkasnya. ***
Artikel Terkait
DPRD Surabaya Usulkan Regulasi penggunaan tes Alkohol dan Car Joki di RHU
Inovasi 'Petis Rujak' RSUD BDH: Pendaftaran Tanpa Berkas Tingkatkan Efisiensi Layanan
Guru Ekstrakurikuler Surabaya Keluhkan Gaji dan Kontrak, Fraksi PKS Janji Tindak Lanjut
Faris Abidin Serap Aspirasi Warga Muhammadiyah Semampir, Fokus Pembangunan Infrastruktur
Ruang Inap dan Kerja Sama Asuransi: Langkah Strategis Komisi D untuk RSUD BDH Berdaya Saing
Fokus Ibu dan Balita, PAC Gerindra Krembangan Bantu Korban Kebakaran
PDAM Surabaya Percepat Rehabilitasi 51,2 Km Pipa, Target Tuntas Akhir 2024