Optimalisasi IT dan Kolaborasi Universitas, Solusi DPRD Surabaya Perbaiki Data Kemiskinan

NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, menyampaikan usulan untuk optimalisasi dan perbaikan sistem pendataan keluarga miskin usai rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan Surabaya, Senin (11/11/2024).

Dalam pernyataannya, anggota Fraksi PSI ini menyoroti kesenjangan antara data kemiskinan resmi dengan kondisi lapangan yang ditemui langsung.

"Kami menemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki pemerintah dan kondisi warga miskin di lapangan. Banyak keluarga yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata secara resmi," jelas Dr. Michael.

Baca Juga: Insiden Kecelakaan Maut akibat Pengemudi Mabuk, HIPERHU: Jangan Serta Merta Cabut Ijin!

Menurutnya, masalah ini menyebabkan banyak warga miskin yang tidak menerima fasilitas yang disediakan pemerintah.

Dr. Michael mengusulkan tiga langkah solusi: optimalisasi teknologi informasi (IT), pemutakhiran data berkala, serta kolaborasi dengan universitas.

"Kita perlu sistem data terintegrasi dengan pemerintah pusat, agar data keluarga miskin bisa diperbarui real-time dan digunakan bersama oleh berbagai dinas, termasuk Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan," tambahnya.

Baca Juga: Komunitas Disabilitas Semarakkan Penutupan JEEF 2024, Pesan Inklusivitas Menggema di Hari Pahlawan

Sistem ini, menurutnya, juga akan memungkinkan penerapan teknologi untuk memprediksi tren kemiskinan di masa depan dan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan yang dilakukan secara efisien dengan melibatkan mahasiswa dan sarjana dari universitas.

“Para mahasiswa sudah terbiasa dengan riset dan pengolahan data. Kolaborasi ini bisa menjadi solusi murah dan efisien,” ujar Dr. Michael.

Baca Juga: PDAM Surabaya Percepat Rehabilitasi 51,2 Km Pipa, Target Tuntas Akhir 2024

Terakhir, Dr. Michael menyarankan agar Surabaya membangun aplikasi khusus untuk pelaporan kondisi kaum miskin secara langsung.

“Pemerintah memang sudah mengoptimalkan IT, tetapi aplikasi khusus untuk melaporkan keluarga miskin belum ada. Ini bisa membantu memastikan bantuan tepat sasaran.”