SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Rencana bisnis boleh disusun dengan target pendapatan puluhan miliar rupiah, investasi miliaran rupiah, hingga ambisi menjadikan Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai destinasi wisata modern. Namun, ketika agenda pembahasan anggaran bersama DPRD justru batal karena jajaran pimpinan tidak hadir, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar berapa besar target yang ingin dicapai, melainkan seberapa serius rencana itu dipertanggungjawabkan.
Rapat pembahasan APBD 2027 antara Komisi B DPRD Surabaya dan manajemen Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS), Kamis (29/10/2026), dicancel. Penyebabnya, menurut informasi yang disampaikan, jajaran pimpinan KBS tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan yang dinilai tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Komisi B pun berencana menjadwalkan ulang rapat tersebut.
Peristiwa ini patut menjadi catatan. Pembahasan anggaran bukan sekadar agenda administratif yang bisa diperlakukan sebagai formalitas. Di dalamnya ada rencana penggunaan sumber daya perusahaan daerah, target pendapatan, kebutuhan investasi, serta tanggung jawab pengelolaan aset yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Surabaya.
Ketika pembahasan membutuhkan penjelasan dan keputusan, kehadiran pihak yang memiliki kewenangan menjadi penting. Perwakilan teknis tentu dapat menyampaikan data, tetapi jika pertanyaan menyangkut kebijakan strategis, target keuangan, atau komitmen manajemen, forum membutuhkan pejabat yang dapat memberikan jawaban dan mengambil sikap.
Pembatalan rapat tidak serta-merta membuktikan adanya masalah dalam pengelolaan KBS. Namun, kejadian ini menimbulkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: mengapa pimpinan tidak hadir, siapa yang bertanggung jawab memastikan kesiapan pembahasan, dan apakah perwakilan yang ditugaskan memang dibekali mandat yang memadai?
Pertanyaan tersebut penting karena dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KBS 2027 memuat agenda bisnis yang tidak kecil. Pendapatan operasional ditargetkan mencapai Rp67,118 miliar, dengan laba operasional Rp10,068 miliar. Di sisi lain, terdapat rencana investasi strategis sebesar Rp5,675 miliar dan penyesuaian tarif tiket menjadi Rp20.000.
Angka-angka itu terlihat menjanjikan di atas kertas. Namun, target bukanlah realisasi, sementara proyeksi bukan jaminan keberhasilan. Justru dalam pembahasan bersama DPRD, manajemen seharusnya menjelaskan asumsi yang mendasari angka-angka tersebut, risiko yang mungkin muncul, dan strategi yang disiapkan untuk memastikan setiap target dapat dicapai.
Apalagi, kenaikan tarif tiket menyangkut masyarakat secara langsung. Apabila pengunjung diminta membayar lebih mahal, publik berhak mengetahui apa yang akan diperbaiki, kapan perbaikan dilakukan, serta bagaimana manfaatnya diukur. Jangan sampai kenaikan tarif lebih mudah direncanakan daripada peningkatan kualitas pelayanan yang dijanjikan.
Begitu pula dengan investasi Rp5,675 miliar. Anggaran tersebut tidak cukup dijelaskan melalui pembagian pos belanja semata. Manajemen perlu menguraikan proyek yang akan dikerjakan, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan manfaat yang diharapkan bagi pengunjung maupun satwa.
Dalam konteks kebun binatang, ukuran keberhasilan juga tidak boleh berhenti pada pertumbuhan pendapatan dan laba. Kualitas pakan, perawatan medis, kelayakan kandang, kesejahteraan satwa, konservasi, serta edukasi publik merupakan bagian penting yang harus memperoleh perhatian setara dengan pengembangan bisnis.
KBS memang perlu berkembang secara ekonomi. Diversifikasi pendapatan melalui kawasan makanan dan minuman, ritel, keanggotaan, serta layanan tambahan dapat menjadi strategi yang masuk akal. Namun, orientasi komersial harus tetap mendukung fungsi utama KBS sebagai lembaga konservasi, edukasi, dan rekreasi publik.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 semestinya menjadi kesempatan untuk menguji apakah strategi tersebut disusun berdasarkan perhitungan yang realistis. DPRD perlu memperoleh penjelasan mengenai sumber pendapatan, biaya operasional, kelayakan investasi, proyeksi laba, dan dampak kebijakan tarif terhadap jumlah pengunjung.
Target dividen kepada pemerintah daerah yang juga tercantum dalam dokumen perlu dibahas secara hati-hati. Kepentingan meningkatkan pendapatan daerah harus diseimbangkan dengan kebutuhan pemeliharaan satwa, perawatan fasilitas, dan investasi jangka panjang. Jangan sampai keberhasilan perusahaan hanya diukur dari besarnya laba yang dihasilkan, sementara kualitas fungsi publiknya tidak memperoleh ukuran yang jelas.
Di sinilah arti penting kehadiran pimpinan dalam forum pembahasan. DPRD tidak sekadar membutuhkan paparan program, melainkan penjelasan yang dapat diuji, komitmen yang dapat dicatat, dan jawaban yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
