Komisi B DPRD Surabaya berencana menjadwalkan ulang rapat tersebut. Penjadwalan ulang semestinya menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk memastikan pembahasan berlangsung substantif, dengan kehadiran jajaran yang berwenang serta dokumen pendukung yang lengkap.
Pada saat yang sama, publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan KBS. Klarifikasi ini penting agar pembatalan rapat tidak berkembang menjadi spekulasi, sekaligus memastikan bahwa agenda pengawasan anggaran tetap berjalan.
Opini Redaksi
Perusahaan daerah tidak cukup hanya pandai menyusun target dan merancang ekspansi. Ia juga harus siap menjelaskan bagaimana target itu dihitung, untuk apa anggaran dibelanjakan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila hasilnya meleset.
Pembatalan rapat pembahasan APBD 2027 ini semestinya menjadi pengingat bahwa tata kelola bukan sekadar urusan dokumen dan angka. Tata kelola juga menyangkut kesiapan manajemen menghadapi pengawasan, menjawab pertanyaan, serta memberikan penjelasan atas rencana yang menggunakan sumber daya perusahaan daerah.
KBS berhak mengembangkan bisnisnya. Namun, publik juga berhak mengetahui apakah ambisi tersebut realistis dan bagaimana manfaatnya akan dirasakan masyarakat.
Sebab, dalam pengelolaan aset publik, target boleh tinggi, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh absen. ***
