Imam mengatakan, pihak Dinas Kesehatan yang menjadi mitra pembahasan akan mencoba mengevaluasi usulan tersebut setelah menerima masukan dari Komisi D. Meski demikian, perhitungan awal untuk skema 153 koperasi dikalikan lima orang disebut telah masuk dalam pembahasan.
Bagi Imam, persoalannya bukan semata-mata menolak perlindungan bagi pengurus koperasi. Yang dipersoalkan adalah prioritas penggunaan anggaran, terutama apabila kelompok penerima memiliki kemampuan membayar iuran sendiri atau sudah mendapatkan perlindungan dari sumber lain.
APBD 2027, menurut sorotan tersebut, perlu diuji bukan hanya dari besarnya alokasi, melainkan dari ketepatan manfaat yang diterima masyarakat. Sebelum memperluas bantuan, Pemkot Surabaya perlu memastikan data penerima bersih dari duplikasi, dasar kebijakannya jelas, dan pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan tidak tersisih oleh program baru.
Sebab, ukuran keberhasilan anggaran publik bukan banyaknya kelompok yang masuk daftar penerima, melainkan seberapa tepat anggaran itu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. ***
