Kondisi tersebut, menurut dia, dapat membuat jukir merasa sistem yang diterapkan belum memberikan kepastian mengenai mekanisme pendapatan, kewajiban, maupun hubungan kerja dengan pemerintah. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, resistensi terhadap sistem digitalisasi parkir berpotensi terus muncul.
“Makanya sampai kapanpun kalau ini tidak dibereskan, jukir ini akan merasa tidak transparan, tidak adil,” tegasnya.
Kritik Aning tersebut menjadi penting di tengah kebijakan digitalisasi parkir Surabaya yang terus dikembangkan Pemkot. Pemerintah kota sebelumnya mendorong transaksi parkir menggunakan sistem digital, termasuk QRIS, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan pembayaran sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, menurut Aning, digitalisasi seharusnya membangun sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. Bukan hanya memastikan masyarakat membayar secara digital, tetapi juga memastikan pemerintah dapat mengetahui secara akurat berapa transaksi yang terjadi, berapa penerimaan di setiap titik, berapa bagian yang menjadi hak jukir, serta berapa penerimaan yang masuk ke pemerintah.
Dengan sistem yang terintegrasi dan dapat dipantau secara real time, DPRD maupun masyarakat nantinya dapat melihat apakah angka transaksi di lapangan sejalan dengan penerimaan yang dilaporkan. Sebaliknya, jika digitalisasi hanya menyentuh sisi pembayaran masyarakat tanpa membangun sistem kontrol antara jukir dan Pemkot, persoalan transparansi justru berpotensi tetap menjadi pekerjaan rumah.
Aning pun meminta Pemkot Surabaya tidak menjadikan digitalisasi sekadar proyek teknologi. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah membangun sistem parkir yang adil bagi jukir, transparan bagi pemerintah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Antara jukir dengan pemerintah kota ini belum beres. Itu yang harus dibereskan,” pungkas Aning. ***
