Ia tidak menolak sistem digital. Justru, Saiful ingin sistem tersebut berjalan dengan baik. Namun, ketika teknologi mengalami gangguan, ia berharap pemerintah tidak membiarkan jukir menghadapi masyarakat seorang diri.
Baginya, jukir bukan pengelola server, bukan pengelola QRIS, dan bukan pihak yang menentukan apakah transaksi berhasil atau gagal.
Jukir hanyalah petugas yang berada di garis depan pelayanan.
Karena itu, apabila sistem digital TJU, perangkat Bapenda, QRIS, pencatatan transaksi maupun mekanisme pencairan mengalami gangguan, harus ada mekanisme yang jelas untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat sekaligus melindungi jukir dari tudingan yang tidak tepat.
Digitalisasi Jangan Hanya Menuntut Jukir
Kasus yang dialami Saiful kembali membuka pertanyaan lebih besar mengenai kesiapan digitalisasi parkir di Kota Surabaya.
Digitalisasi seharusnya tidak hanya berarti mengubah pembayaran tunai menjadi transaksi elektronik. Di belakangnya harus tersedia sistem yang andal, jaringan yang stabil, pencatatan transaksi yang transparan, kepastian pencairan, kanal pengaduan, serta prosedur ketika sistem mengalami gangguan.
Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi ketika sistem pembayaran sedang bermasalah.
Begitu pula jukir. Mereka berhak mendapatkan penjelasan dan perlindungan ketika kegagalan transaksi bukan disebabkan oleh mereka.
Sebab, jika pemerintah mendorong seluruh transaksi parkir masuk ke sistem digital, maka pemerintah pula yang harus memastikan sistem tersebut siap ketika digunakan masyarakat.
Dan bagi Saiful, harapannya sebenarnya sederhana.
Jangan sampai ketika sistem berjalan baik, keberhasilan digitalisasi menjadi prestasi pemerintah. Tetapi ketika sistem mengalami error, jukir kembali menjadi pihak yang disalahkan.
“Jangan sampai jukir yang dicap jelek sama masyarakat,” pungkasnya. ***
